Ratusan Buruh Tuntut Kenaikan Upah Minimal 13 Persen

Ratusan Buruh Sambangi Kantor Disnakertrans Jabar. FOTO: TAOFIK ACHMAD HIDAYAT

Ratusan Buruh Sambangi Kantor Disnakertrans Jabar. FOTO: TAOFIK ACHMAD HIDAYAT

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ratusan buruh dari berbagai Kabupaten/Kota di Jawa Barat berunjuk rasa di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans Jabar, Jalan Soekarno Hatta no. 532, Buahbatu, Kota Bandung, Selasa (15/11).


Massa aksi yang tergabung dalam sejumlah serikat buruh seperti, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serkita Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), hingga Serikat Pekerja Nasional bersatu menuntut pemerintah agar tidak menggunakan formulasi Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 dalam proses pembahasan kenaikan upah. Mereka menilai jika aturan tersebut digunakan sebagai acuan kenaikan upah 2023 akan merugikan kaum buruh.

Koordinator Daerah KSPI, sekaligus Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Dadan Sudiana, menyampaikan jika berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kwartal III tahun 2022 yang mencapai 5,73 persen, Indonesia tidak masuk dalam jurang resesi seperti yang diberitakan.

“Jadi kita datang ke sini untuk meminta klarifikasi ke Disnakertrans atas narasi-narasi yang disampaikan kepada media-media, bahwa kondisi di Jabar sekarang ada PHK 70 ribu, itu tidak tidak benar adanya,” kata Dadan.

Para buruh dan masyarakat, kata Dadan, dibuat resah dengan narasi-narasi tersebut. Ia menduga, narasi yang dibalut dengan isu resesi global hanyalah upaya pengalihan untuk menggagalkan kenaikan UMK sesuai dengan permintaan para buruh.

“Seolah-olah kenaikan upah ini tidak boleh melebihi inflasi. Padahal faktanya sekarang ada kenaikan BBM yang berdampak sekali bagi kawan-kawan buruh. Maka kami menuntut kenaikan upah jangan sampai berada di bawah inflasi, artinya minimal 13 persen,” ujarnya.

BACA JUGA: 20 Instansi Sepakat Bergabung di Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi

“Memang menjelang kenaikan upah minimum, isu seperti itu terus diembuskan oleh pemerintah. Pemerintah hanya mendengar dari sisi Apindo saja, padahal kita punya faktanya,” imbuh Dadan.

Untuk diketahui, PP 36 tahun 2021 adalah kebijakan pemerintah untuk mengatur isu-isu strategis mengenai bentuk upah. Upah bagi para pekerja atau buruh, upah minimum dan ipah bagi pekerja pada usaha mikro dan kecil.

Dadan juga mengatakan, aksi akan terus digelar sampai tanggal 30 November. “Aksi terus berlanjut, ini berlangsung diseluruh Kabupaten/Kota, karena nanti dewan pengupahan dari berbagai wilayah akan melaksanakan pleno atau penetapan rekomendasi kenaikan upah ke gubernur,” katanya. Oleh karena itu, sambungnya, jika tuntutan para buruh tidak digubris, puncak aksi tersebut adalah mogok kerja nasional.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Jabar, Taufik Garsadi mengatakan angka PHK di wilayahnya terpantau tinggi. Ia mengaku kesimpulan terkait PHK diperoleh dari berbagai sumber dan stakeholder, antara lain data perselisihan hubungan industrial di Kabupaten/Kota, data laporan potensi/rencana PHK dari 25 perusahaan binaan Better Work Indonesia (BWI)-ILO, data laporan PHK dari anggota APINDO di 14 Kabupaten/Kota, kemudian BPJS ketenagakerjaan dan laporan lainnya.

Rinciannya data dari perselisihan hubungan industri di kabupaten/kota sebanyak 4.155 orang, data BWI-ILO ada 47.539 orang, kemudian data sementara APINDO 79.316 orang, lalu data peserta non aktif BPJS Ketenagakerjaan 146.443 orang.

“Data PHK yang tidak terlaporkan baik melalui Dinas, APINDO, Serikat Pekerja, BWI maupun pekerja yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan/tidak mengklaim Jaminan Hari Tua (JHT) jumlahnya bisa lebih besar lagi,” katanya.

Kondisi ini, kata Taufik, juga menjadi pemicu data tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat menjadi tinggi dan melahirkan kasus PHK massal di industri padat karya. Dari hasil penelusuran dan penelaahan Disnakertrans, penyebab kondisi ini datang dari berbagai sebab eksternal dan internal.

“Beberapa penyebab ekternal seperti, pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir, lalu terjadinya perlambatan ekonomi dunia yang menyebabkan berkurangnya permintaan produk padat karya Jawa Barat, ditambah adanya perang Ukraina dan Rusia,” jelasnya.

Sementara sisi internalnya yakni kenaikan UMK di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat yang terlalu tinggi membuat kemampuan pengusaha di sektor padat karya membayarkan kewajiban tidak semuanya merata, kemudian adanya alihdaya teknologi dan metode kerja di sejumlah industri yang menurunkan kebutuhan pada sumber daya manusia.

(sir)

Loading...

loading...

Feeds

Bos Aquabike Kagumi Waduk Jatiluhur

RADARBANDUNG.ID, PURWAKARTA- Even internasional Aquabike World Championship Grand Prix Indonesia 2 akan digelar di waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, 9 hingga …