Wakil Bupati Erwan Ungkap Kelemahan Kinerja OPD Sumedang, Masalahnya di Administrasi dan SDM

Foto: IST
Jajaran Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Sumedang saat menghadiri evaluasi kinerja di Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS).

Foto: IST Jajaran Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Sumedang saat menghadiri evaluasi kinerja di Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS).

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan menilai, secara umum beberapa kekurangan yang terjadi di OPD adalah soal administrasi dan SDM yang dirasakan belum maksimal.


“Saya sangat mengapresiasi capaian tiap SKPD. Rata-rata yang saya temukan itu kekurangannya ada di administrasi dan SDM yang harus segera diperbaiki, dan ini terjadi di setiap SKPD,” kata Erwan kepada wartawan baru-baru ini.

Meski demikian dirinya sedikit lega, sebab sebelumnya rata-rata nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sakip) di Kecamatan ada di D, dan paling tinggi hanya di angka 32 bahkan ada yang 11.

“Alhamdulillah sekarang berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP di tiap kecamatan, rata-rata hasilnya sudah di atas angka 70. Contohnya Kecamatan Sumedang Utara nilainya 79,” ujarnya.

BACA JUGA: Pemahaman Wawasan Kebangsaan di Lingkungan Pendidikan Jabar Layak Ditiru Provinsi Lain

Kendati demikian dirinya berpesan, meski beberapa kecamatan memiliki nilai sakip yang baik. Namun hal itu tidak menjadi ukuran untuk optimalisasi pelayanan publik.

“SKPD jangan cepat berpuas diri, tapi terus evaluasi dan tingkatkan kinerja. Yang paling utama ialah pelayanan kepada masyarakat harus maksimal. Karena sebagus apapun kita bekerja, kalau masyarakat belum sejahtera maka sia-sia pekerjaan kita,” tegas Erwan.

Sementara itu, Camat Sumedang Utara Asep Aan Dahlan, menyebutkan jika SAKIP di Kecamatan Sumedang Utara tahun 2021 dari target A hanya mencapai BB.

“Setelah kami identifikasi kenapa tidak tercapai. Masalahnya ialah administrasi dan dokumentasi serta SDM aparatur,” sebut Asep Aan.

Adapun SAKIP Desa, kata Asep, bukan hanya agar tertib administrasi saja, tetapi juga harus berorientasi hasil dengan menembak indikator kinerja utama (IKU) Desa diantaranya meningkatkan kualitas pelayanan, menurunkan angka kemiskinan dan mencegah stunting.

“Desa diberikan tiga target kinerja utama Tapi bukan berarti target lainnya bukan target utama. Desa fokus membidik program prioritas desa dan tidak ada duplikasi anggaran dalam pendanaan pembangunan desa,” katanya. (jim)

 

Loading...

loading...

Feeds