Kadisdik Jabar Instruksikan Seluruh Sekolah Hentikan Sementara Rapat Komite

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat Dedi Supandi/ Ist

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat Dedi Supandi/ Ist

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG- Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat Dedi Supandi memberikan instruksi kepada seluruh Kepala Cabang Dinas (KCD) untuk diteruskan pada setiap Kepala Sekolah, Selasa (13/9/2022).


Dedi menginstruksikan seluruh SMA, SMK, SLB Negeri di Jabar agar menghentikan sementara kegiatan rapat komite dan menekankan sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Komite Sekolah agar dilakukan maksimal agar tak terjadi gagal paham.

“Saya instruksikan KCD agar menyampaikan ke setiap kepala sekolah untuk menghentikan dulu kegiatan rapat komite sampai betul-betul dapat memahami,” ungkap Dedi, Rabu.

Dedi berharap, dengan maksimalnya sosialisasi, seluruh unsur pendidikan, baik KCD, Kepala Sekolah, Komite Sekolah hingga orang tua peserta didik baru bisa memahami sepenuhnya maksud dan tujuan serta aturan rapat komite.

Apalagi, kata Dedi, Pergub tentang Komite Sekolah bukan sekadar payung hukum untuk meminta sumbangan dan bantuan kepada orangtua siswa. Namun, harus menjadi landasan untuk mewadahi partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah.

Hal demikian, dikatakannya, agar sekolah terbangun menjadi sekolah berkualitas, berintegritas, dan menyenangkan.

Selain itu, Dedi berharap anggota Komite Sekolah mayoritasnya berasal dari orang tua siswa aktif dengan melibatkan tokoh masyarakat serta pakar yang peduli terhadap keberlangsungan pendidikan guna mewujudkan integritas ekosistem pendidikan di sekolah.

“Pengurus dan anggota Komite Sekolah harus mengacu pada Pergub, khususnya dalam Bab II. Di mana penggalangan dana maupun sumber daya pendidikan lainnya, bertujuan mendukung terlaksananya program peningkatan akses dan mutu pendidikan,” imbuhnya.

Adapun untuk sumber bantuan dari luar orang tua peserta didik, mesti dilakukan identifikasi dan optimalisasi sehingga pemanfaatannya lebih terukur dan tidak menyalahi aturan.

“Apabila penggalangan dana dilaksanakan kepada orang tua peserta didik, wajib dilaksanakan musyawarah dan permufakatan sehingga terhindarkan dari praktik yang terkesan menjadi seperti pungutan atau iuran,” jelasnya.

Adapun Dedi melanjutkan, untuk melaksanakan musyawarah dengan orang tua peserta didik, terlebih dahulu dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan ditandatangani kepala sekolah, komite sekolah dan persetujuan KCD wilayah. Pasalnya, RKAS perubahan atau revisi akan memuat kebutuhan dana yang bersumber dari masyarakat.

“Besaran sumbangan pun tidak ditetapkan besaran yang bersifat fix, pilihan sesuai kemampuan, dan warga miskin wajib dibebaskan,” imbuhnya.

Karenanya, Dedi mengimbau agar Komite Sekolah dapat melaksanakan tugas secara inovatif dan kreatif. Setiap upaya yang dilakukan harus sesuai aturan. “Kreatif dan inovatif ini harus mengacu pada kelayakan etika, kesantunan dan sesuai dengan peraturan,” tandasnya. (dbs)

Loading...

loading...

Feeds

Term Paper Writer Reviews

If you are looking for review of a writer for your term, there are several sites that offer this type …

Term Paper Writer Reviews

If you are looking for review of a writer for your term, there are several sites that offer this type …