Buang Limbah Secara Ilegal, Pabrik Tekstil Ditutup

LIMBAH: Limbah tekstil B3 yang dikeringkan pengelola perusahaan yang akan dibuang dan ditimbun ke dalam tanah secara ilegal di lahan kosong belakang pabrik. FOTO: NUR ILHAM NATSIR/ RADAR BANDUNG

LIMBAH: Limbah tekstil B3 yang dikeringkan pengelola perusahaan yang akan dibuang dan ditimbun ke dalam tanah secara ilegal di lahan kosong belakang pabrik. FOTO: NUR ILHAM NATSIR/ RADAR BANDUNG

POJOKBANDUNG.com, RANCAEKEK – Pabrik yang bergerak dibidang industru textil milik CV Master Laundry, ditutup oleh Jajaran Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polresta Bandung. Penutupan tersebut disebabkan oleh dugaan tindak pidana lingkungan hidup, yakni dumping limbah yang berpotensi mencemari lingkungan.


“Perusahaan ini melaksanakan kegiatan maklun atau damage terhadap celana jeans. Jadi (perusahaan CV Master Laundry) kerja sama dengan produsen, jeans dibawa ke sini untuk dilakukan washing sehingga jeans itu terlihat luntur dengan menggunakan batu apung dan bahan kimia lainnya,” kata Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo saat menggelar konferensi pers di lokasi Pabrik. Jumat (5/8).

Pabrik yang berlokasi di Jalan Cipanas, Rancaekek Kabupaten Bandung ini kedapatan melakukan pengolahan limbah secara buruk saat disidak mendadak. Kusworo mengatakan, pihak pabrik melakukan pembuangan limbah B3 tidak menggunakan prosedur yang ada. Padahal, pabrik tersebut memiliki Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) yang memadai.

Perusahaan tersebut, telah bergerak sejak tahun 2009. Namun, kata Kusworo, proses pembuangan limbah secara ilegal tersebut baru dilakukan sejak 2020. “Hasil keterangan dari karyawan dan managemen perusahaan, bahwa pihak perusahaan melakukan dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin sejak sekitar tahun 2020,” ujarnya.

“Selama dua tahun berjalan, mengakibatkan limbah yang sudah tertumpuk di lahan perusahaan ini memiliki kedalaman 1,8 meter ya,” ungkap Kusworo.

BACA JUGA: Antisipasi Kesalahan Pemasukan Data, BPKAD Kota Cimahi Launching Aplikasi On-Guard

Berdasarkan dokumen lingkungan yang dimiliki oleh perusahaan. Seharusnya limbah bahan berbahaya dan Beracun (limbah B3) berupa Sludge IPAL, dikelola dengan cara di keringkan dengan menggunakan mesin Filter Press dan kemudian disimpan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.

Selanjutnya diangkut oleh transporter (pengangkut) limbah B3 yang telah ditunjuk pihak perusahaan. Akan tetapi sejak mesin Filter Press tidak dipakai, TPS limbah B3 penuh (over kapasitas) dan mahalnya biaya angkut limbah B3.

“Pihak perusahaan melakukan pengelolaan limbah B3 berupa sludge IPAL dengan cara dikeringkan menggunakan cahaya matahari (dijemur) di lokasi lahan kosong milik perusahaan. Setelah kering, limbah B3 tersebut dibuang atau ditempatkan di lahan kosong tersebut,” imbuhnya.

Proses pemindahan limbah B3 dari lokasi IPAL ke lahan kosong tersebut dilakukan oleh operator IPAL dengan menggunakan gerobak dorong atas perintah dari managemen perusahaan.

Sementara dalam kasus ini, Kusworo menyebut, telah menetapkan pemilik perusahaan sebagai tersangka. Guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, pemilik perusahaan dilanggar Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman paling lama 3 tahun penjara.

Sementara itu, menurut Kepala Bidang Penataan, Pengawasan dan Pemegakan Hukum Lingkungan (P3HL) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung, Roby Dewantara, perusahaan tersebut telah memiliki izin dumping limbah. Namun, apa yang dilaporkan tak sesuai dengan yang dilakukan di pabrik. Ia menuturkan, pabrik sangat tertutup sehingga tidak gampang untuk melakukan monitoring secara berkala.

“Sebenarnya ini kita pantau, kelapangan juga, tahun lalu kita ke sini melakukan pantauan cuman ketika kita ke sini semuanya yang diperlihatkan sesuai prosedur. Nah ketika tidak ada pemantauan proses pembuangan ilegal dilakukan lagi. Apalagi ini lokasinya sangat privat, tertutup,” tuturnya.

BACA JUGA: Dispangtan Kota Cimahi, Tunggu Petunjuk Teknis Kompensasi Kerugian PMK

Meski begitu, ia menegaskan akan melakukan evaluasi perizinan perusahaan CV Master Laundry. Menurutnya, pada tahun 2022 ini, sudah ada 24 sangsi administratif yang diberikan perusahaan pemerintah. “Dan kita, sekitar 38 pembuangan air limbah secara langsung kita sudah melakukan penutupan. Jadi bukan hanya ini,” lanjutnya.

Sementara dalam rentang waktu 2017 sampai dengan 2021, sekitar 180 sanksi telah dikeluarkan oleh DLH. Beberapa bentuk sanksi yaitu, pemberhentian kegiatan hingga pembekuan izin sampai dengan pihak perusahaan bisa memperbaiki pelanggarannya.

“Dari yang diberhentikan ada 2 yang ditutup. Di daerah Kutawaringin dan Katapang. Yang kasusnya sampai ke pengadilan ada 34. Tapi untuk 2022 belum ada,” tandasnya.

(sir/b)

 

 

 

Loading...

loading...

Feeds

How To Type Papers Online

There are a myriad of ways you can send your paper online. Here are a few options. GradeMiners gradePro JustDoMyEssay …

The Best Paper Writing Companies

Engaging a professional essay writer business has numerous advantages. This type of service offers students array of benefits. These services …

Task Four

The firm claims that all writers employed by AssignmentMasters are from the UK and no additional value is charged for …

Hire Someone To Write Your Essay

A professional can write your essay. They provide high-quality essays at affordable prices. Customers can alter their essay as needed. …