Rp2 Miliar untuk Interior Ruang Kerja Bupati dan Wakil Bupati Bandung

POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung mengumumkan lelang pengadaan interior ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati Bandung dengan Anggaran sebesar Rp 2 Miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022.


Dalam pengumuman di situs lpse.bandungkab.go.id yang diterbitkan tanggal 11 Mei 2022 itu, tercatat, sebanyak 91 perusahaan mengikuti lelang, namun hanya 2 perusahaan yang lolos kualifikasi, yakni CV Kurniawan Putra dan Bina Darma.

Dari data tersebut Bina Darma ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan penawaran terendah yakni Rp. 1.979.435.142. Sedangkan CV Kurniawan Putra menawarkan Rp. 2.157.403.282. Sementara untuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket pengadaan interior Bupati dan Wakil Bupati tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 2.224.997.760 yang dibulatkan menjadi Rp 2,25 miliar.

BACA JUGA: Pemkot Bandung Siap Kembangkan Pelayanan Berbasis Metaverse

Hal itu pun menuai polemik di sosial media. Warga Kabupaten Bandung beramai-ramai mengomentari hal itu, warga menilai pengadaan interior tersebut tidak lebih penting dibanding pemenuhan sarana dan infrastruktur penunjang aktifitas warga di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan penelusuran Radar Bandung pada laman media sosial milik akun instagram @infokabulatenbandung, sedikitnya 235 orang telah mengomentari hal tersebut.

“Dari pada pakai ruang kerja bagi ke masyarakat pak, masih banyak yang lebih membutuhkan,” salah satu komentar yang ditulis oleh akun @aples_welah.

“Semoga ruangan bapak ada ruang monitoring banjir dan jalan butut se Kabupaten Bandung ya bestie,” sentil akun @mariayoulanda.

Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umur dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung, Zeis Zultaqwa menuturkan, renovasi dilakukan karena sejumlah interior sudah termakan usia.

“Dari pertama berdiri, kantor KDH (Kepala Daerah)/WKDH (Wakil Kepala Daerah) belum pernah sama sekali diperbaiki. Jadi sudah sewajarnya jika ruangan yang berdiri lebih dari 30 tahun ini direnovasi,” tutur Zeis, dalam laporan tertulis.

Zeis mengatakan pihaknya telah mengikuti regulasi sesuai undang-undang yang berlaku, salah satunya dengan mengumumkan lelang pengadaan interior ruang kerja bupati dan wabup melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

“Proses pembangunan ini sudah sesuai prosedur. Untuk proses lelang, sudah kami umumkan pada 11 Mei 2022 melalui LPSE,” katanya.

Saat ini, sambung Zeis, proses pelelangan sudah masuk ke tahap penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

“Sekarang kami menunggu verifikasi dari tenaga ahli untuk bukti RPP (Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak),” tandas Zeis.

Sementara itu, dihubungi terpisah Wakil Bupati Bandung, Sahrul Gunawan mengaku tidak mengetahui besaran anggaran untuk proyek pengadaan tersebut. Kendati demikian Ia membenarkan tetkait adanya proses renovasi.

“Yang saya tahu itu progresnya sudah setahun ya cuman selebihnya saya tidak tahu lagi bagaimana-bagaimananya. Kalau untuk nilai anggaran yang mencapai 2 M, itu malah saya juga baru tahu,” ujar Sahrul saat dihubungi Radar Bandung, Rabu (22/6).

Ia menilai proyek pengadaan tersebut tidak menjadi masalah jika prosesnya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sahrul juga merasa tidak punya kewajiban untuk tahu lebih dalam terkait proyek renovasi tersebut.

“Kalau memang dari sisi penganggaran ternyata sudah sesuai prosedur dan memang memungkinkan, saya kira itu juga tidak jadi masalah, hanya memang ini sudah setahun ya proses rehab nya jadi itu saya tidak tau juga sebenarnya kenapa,” katanya.

“Saya juga merasa tidak punya hak untuk mengetahui detail tentang itu. Dari proses awalnya saya juga tidak tahu,” imbuh Sahrul.

Lebih lanjut, Sahrul juga mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan renovasi ruang kerja untuknya sudah cukup representatif. Menurutnya ruangan itu sudah nyaman, meski kendala yang terbilang minor sempat ia temukan pada pendingin ruangan.

“Waktu itu (sebelum renovasi) juga baru ada perbaikan, meja, kursi juga masih baru, saat itu ya. Jadi kalau hal ini sudah menjadi kesepakatan dan long termnya bagaimana, saya tidak jadi masalah, saya sih ikut saja,” terang Sahrul.

“Buat saya ruang kerja sebelumnya juga sudah enak sih, sudah nyaman bagi saya. Paling waktu itu masalah hanya AC saja, sempat ada gangguan, dan saya minta ganti, itupun sudah. Selebihnya sebenarnya sudah tidak ada lagi masalah,” imbuhnya.

Sahrul pun menegaskan sedari awal proses pembahasan proyek tersebut, dirinya tak dilibatkan. Hingga saat ini ia mengaku masih menjalankan aktifitas pemerintahannya di Rumah Dinas (Rumdin) Wakil Bupati.

“Kalau bagai saya pribadi selama saya masih bisa melakukan kerjaan saya dirumah dinas, meski kondisinya juga begitu, atau juga diluar langsung di lapangan, karena toh saya juga sering mobile, apapun itu saya kira kita tetap bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Itukan sebenarnya hanya fasilitas penunjang saja,” tandasnya.

(cr1)

Loading...

loading...

Feeds