Pemprov Jabar Diapresiasi Implementasi Inpres tentang Optimalisasi Program BPJS Ketenagakerjaan

BPJAMSOSTEK melakukan monitoring dan evaluasi kepesertaan Non ASN Pemda dan pekerja rencan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Jabar. (ist)

BPJAMSOSTEK melakukan monitoring dan evaluasi kepesertaan Non ASN Pemda dan pekerja rencan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Jabar. (ist)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kesejahteraan pekerja dan keluarganya merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian Pemerintah. Oleh karenanya di Maret 2021, Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi guna mendorong seluruh kementerian termasuk pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.


Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang terdepan dalam implementasi inpres 2/2021 dengan menerbitkan Pergub No 158 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah Provinsi Jabar.

Berbekal aturan tersebut, Pemprov Jabar langsung mendaftarkan 13.235 tenaga honorer serta 150.500 pekerja rentan yang merupakan tenaga pendidik keagamaan dan pekerja informal lainnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).
Selain itu pemerintah kabupatan dan kota di Provinsi Jawa Barat kompak berkomitmen untuk memberikan perlindungan jamsostek bagi pegawai Non ASN di wilayahnya.

“Kami mengapresiasi gerak cepat yang dilakukan Pemprov, Pemkab dan Pemkot di seluruh Jawa Barat dalam merespon inpres tersebut. Tentu ini dapat menjadi contoh yang sangat baik bagi pemerintah daerah lainnya, sehingga akan semakin banyak pekerja yang terjamin kesejahteraanya,” ujar Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK Zainudin.

Baca Juga: Buah Sukses Percepat Layanan Lewat Digitalisasi, Pengelolaan Arsip BPJS Ketenagakerjaan Raih Penghargaan ANRI 

BPJAMSOSTEK sebagai badan yang ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki 5 program perlindungan yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Guna memastikan Inpres tersebut dapat terimplementasi dengan baik dan efektif, pemerintah juga telah membentuk tim KSP (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian) yang terdiri atas berbagai unsur mulai dari Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden dan Kementerian Koordinasi Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Baca Juga: Wapres Serahkan Manfaat Program dan Beasiswa BPJS Ketenagakerjaan kepada Keluarga Pekerja

BPJAMSOSTEK bersama tim KSP terus melakukan monitoring dan evaluasi di beberapa wilayah termasuk di Provinsi Jawa Barat yang digelar pada 19 Mei 2022 di kota Bandung.

Dalam kegiatan tersebut BPJAMSOSTEK juga menyerahkan santunan kepada 3 ahli waris pekerja yang meniggal dunia berupa manfaat santunan JKK, JKM, JHT dan beasiswa dengan total manfaat sebesar Rp927 juta.

Zainudin mengatakan, penyerahan santunan ini merupakan salah satu bukti hadirnya negara melalui BPJAMSOSTEK untuk melindungi, melayani dan menyejahterakan pekerja dan keluarga.

Loading...

loading...

Feeds

Menjajal Kecanggihan Wuling Air ev

Menjajal Kecanggihan Wuling Air Ev

POJOKBANDUNG.com – Wuling Motors (Wuling) tancap gas dengan mulai me-launching mobil listrik Air ev di pasar global. Indonesia menjadi negara …