Empat SD Negeri di Margahayu Digugat Ahli Waris

SUASANA: SDN Margahayu, meski digugat tapi proses pembelajaran masih berlangsung. NUR ILHAM NATSIR/ RADAR BANDUNG

SUASANA: SDN Margahayu, meski digugat tapi proses pembelajaran masih berlangsung. NUR ILHAM NATSIR/ RADAR BANDUNG

POJOKBANDUNG.com, KAB. BANDUNG – Empat Sekolah Dasar di Margahayu digugat, yakni SDN Margahayu 6, 7, 9, dan 10. Keempat sekolah ini masih berada dalam satu komplek di Kampung Manglid, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung.


Gugatan tersebut dilancarkan oleh ahli waris Almarhum Apandi di Pengadilan Negeri Klas lA Baleendah, Kabupaten Bandung. Pasalnya empat sekolah yang dibangun dari dana Inpres tersebut berdiri di atas sebidang tanah milik ahli waris Almarhum Apandi dan Icih sejak Tahun 1979.

“Sampai saat ini, menurut klien kami dan kami pun mengumpulkan fakta, fakta yang kami dapatkan dari aparat tentunya aparat pemerintahan, kami sudah mediasi, karena ada beberapa bukti yang menyatakan tanah dibawah bangunan empat SD tersebut masih punya Almarhum Bapak Apandi,” ujar Kuasa Hukum Ahli Waris, Vitria Suciani Tejaningrum, Kamis (19/5).

Vitria menjelaskan, kasus ini bermula pada tahun 1979 saat Pemerintah Desa Margahayu Selatan mencari tanah untuk membangun sarana pendidikan. Pihak Desa kemudian mendapatkan tanah milik Almarhum Apandi. Saat itu, Apandi menyepakati lantaran akan dipergunakan untuk sarana prasarana pendidikan SD.

BACA JUGA: DPRD Kota Bandung Desak Penyelesaian Jembatan Exit Tol 149 Gedebage

Namun, kata Vitria, penggunaan tanah empat SD tersebut bukan untuk diklaim menjadi hak milik. Dari fakta yang diterima olehnya, almarhum Apandi menyepakati adanya pembayaran (kost sewa) meskipun statusnya ditunda.

“Kalau zaman dulu mungkin pakai istilah pakai saja dulu pembayarannya bisa nanti, karena ini kan alasannya untuk kepentingan pendidikan anak-anak pada masa itu,” tuturnya.

Saat itu, Kades Margahayu Selatan menyepakati. Mereka bilang pembayarannya melalui iuran desa. akan tetapi di masa kades selanjutnya, tiba-tiba keluar Surat Keterangan Bebas (SKB) ahli waris yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik desa.

Tak hanya itu, ditemukan juga SKB dari salah satu kades yang menyebut tanah tersebut milik pemerintah. “Berganti kepemimpinan, berganti pula SKB-nya, ada klaim milik desa dan ada klaim milik Pemerintah. Tapi ganjil nya, salah satu kades sempat mencabut surat tersebut dengan alasan salah administrasi,” ungkapnya.

Hingga kini, ahli waris belum menerima kompensasi, baik pembayaran ganti rugi, sewa, atau status jual beli (hibah). “Sejak masih hidup hingga sesudah meninggalnya Bapak Apandi tahun 2004, sembilan orang ahli warisnya ini belum menerima kompensasi sesuai dengan kesepakatan yang dibangun sejak awal,” imbuhnya.

BACA JUGA: Harapan Pedagang Ditengah Proses Lelang Stadion GBLA Bandung

Sejauh ini pihaknya telah menempuh langkah-langkah guna mendapatkan titik temu dari perkara itu. Pihaknya mengklaim telah menyurati Pemerintah Kabupaten Bandung, baik Dewan, Dinas Pendidikan (Disdik) untuk audiensi atau mediasi.

“Pada dasarnya, kami menginginkan adanya titik temu, tapi sayang sampai saat ini belum ada. Kami akan terus melanjutkan, tapi kami tempuh dengan cara yang elegan, sebelum jatuh ke penyelesaian akhir yakni pengadilan,” ungkapnya.

Kendati demikian, pihaknya mengaku tidak akan menutup sekolah selama proses perkara masih berlangsung.

Sementara itu, Salah satu staf SDN Margahayu yang tak ingin disebut namanya, mengatakan, gugatan perkara kepemilikan tanah SDN Margahayu sudah berlangsung sejak lama. “Memang gugatan tersebut sudah berlangsung sejak lama dan cukup alot,” katanya saat ditemui Radar Bandung, Kamis (19/5)

Menurutnya, kedua belah pihak memiliki alat bukti serta data yang kuat berkaitan dengan kepemilikan tanah tersebut. “Keduanya memiliki alat bukti dan versi masing-masing, karena kan ini sudah lama berlangsung,” jelasnya.

Selain itu, dari keempat SDN yang digugat, ada Kepala Sekolah yang statusnya terhitung baru. Sehingga perlu waktu untuk memahami duduk perkara. Ia mengakui, dengan adanya gugatan terkait kepemilikan tanah oleh ahli waris, membuat keempat Kepala Sekolah tersebut kerap mengadakan pertemuan dengan Dinas Pendidikan (Disdik).

Sedangkan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bandung, Yana Rosmiana mengungkapkan penggunaan SDN Margahayu sudah berlangsung lama. “Gugatan ke pengadilan baru sekarang, tapi sekolahnya sudah lama berdiri,” ujarnya.”Pada prinsipnya karena memang ini sudah merupakan sekolah yang sudah dipergunakan, eksisting penguasaan ada di sekolah. Disperkimtan juga menyampaikan dalam proses penyertifikatan, kita prinsipnya berupaya mengawal ini dalam proses pengadilan,” imbuh Yana.

Yana mengklaim pihaknya memiliki alat bukti dan data untuk menguatkan ketika proses sidang berlangsung. Kendati begitu, pihaknya tetap menyerahkan segala proses pada pengadilan.

(cr1)

Loading...

loading...

Feeds