Ribuan Buruh Lakukan Aksi Mayday di Depan Gedung Sate

Ribuan buruh tampak melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate Jawa Barat, Bandung.

Ribuan buruh tampak melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate Jawa Barat, Bandung.

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa dalam rangkan May Day di depan Gedung Sate, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung. Massa yang tergabung dari berbagai organisasi itu mengajukan enam tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang kesejahteraan para buruh.


Koordinator aksi, Roy Jinto mengatakan, salah satu tuntutan ribuan buruh tersebut adalah meminta agar Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat tentang upah minimum tahun 2022. Dia menilai penerbitan SK tersebut telah merugikan para buruh.

“Kta gugat ke PTUN, dan kami hadirkan ahli hukum tata negara untuk meyakinkan hakim, karena sejak UU Cipta Kerja inkonstitusional itu nggak boleh digunakan,” ucap Roy di sela-sela aksi, Kamis 12 Mei 2022.

BACA JUGA: Puskesmas di Bandung Siaga Penyebaran Hepatitis Akut

Oleh karena itu menurut Roy, para buruh menuntut agar Gubernur Jawa Barat menerbitkan SK baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dia menilai SK tersebut didasari Peraturan Presiden (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 91/PUU-XVIII/2020.

“Dan kita menolak gugatan Apindo yang menggugat Keputusan Gubernur terkait upah di atas satu tahun, dan ini sudah berjalan. Tapi Apindo minta dibatalkan dan dampaknya upah yang diberikan akan ditarik, karena di atas satu tahun itu harus beda dengan upah minimum,” jelas Roy.

Selain itu, lanjut dia, buruh juga menuntut pemerintah mengawasi perusahaan yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR). Ia menyebutkan, ada sekitar 700 lebih pengaduan dari karyawan maupun buruh yang tidak diberikan THR pada thaun ini.

“Nah persoalannya adalah penegakan hukum, ketika pemerinta tidak berniat menegakan hukum sesuai perundang-undangan maka pelanggaran THR akan berulang. Ini kami mendorong gubernur jabar agar memberi sanksi kepada perusahaan yang nakal, masih ada 731 pengaduan, dan itu Disnaker yang mendata, ini kewenangan Pemprov,” kata Roy.

BACA JUGA: DKPP Jabar Bentuk Unit Respon Cepat Cegah Penyakit Mulut dan Kuku Hewan

Loading...

loading...

Feeds