Penyetaraan Jabatan, DPRD Kabupaten Bandung Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Sugianto. (FOTO: FIKRIYA ZULFAH/RADAR BANDUNG)

Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Sugianto. (FOTO: FIKRIYA ZULFAH/RADAR BANDUNG)

Proses mutasi jabatan itu harus mempertimbangkan profesionalisme. Karena, lanjut Sugianto, jika proses penempatan jabatan untuk seseorang itu dilakukan dengan cara yang tidak profesional maka pemerintah daerah bisa goyang.


Idealnya, dalam memberikan penilaian terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) itu dilihat dari golongan dan masa kerja, lalu dilihat dari sisi jenjang karir dan pendidikan, memiliki kualifikasi hingga harus memiliki pengalaman mengikuti diklat kepemimpinan atau umum. Contohnya, jika ada yang ditugaskan menjadi pejabat pembuat komitmen maka harus memiliki sertifikasi barang dan jasa.

“Kalau misalnya pimpinannya golongan 3C tapi anak buahnya merupakan ASN golongan 4A, 4B, maka bayangkan dari sisi senioritas saja sudah berbeda. Dari sisi penghargaan pun akan berbeda. 4a, 4b lebih berpengalaman, tapi tiba-tiba ASN golongan 3C malah menduduki jabatan di atasnya, maka akan menciptakan kondisi psikologis yang tidak akan nyaman, cepat atau lambat, itu analisa kami,” paparnya.

Dewan juga akan mempertanyakan kegiatan asesment yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Bandung. Kata Sugianto, tujuannya adalah untuk mengetahui asessment tersebut dilakukan secara profesionalisme atau tidak. Karena jika tidak bisa dipertanggungjawabkan maka artinya hanya asal-asalan.

(fik)

Loading...

loading...

Feeds