Pemkab Bandung Terima 55 Sertifikat Aset dari Kantah, Ini Rinciannya

Bupati Bandung, Dadang Supriatna menerima kunjungan dari Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bandung, sekaligus menerima lahan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung. (ist)

Bupati Bandung, Dadang Supriatna menerima kunjungan dari Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bandung, sekaligus menerima lahan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung. (ist)

POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung terima 55 sertifikat lahan aset dari Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bandung. Sertifikat lahan tersebut terdiri dari lahan sekolah, Taman Pemakaman Umum (TPU), gedung, lahan pertanian hingga kebun.


Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan penyerahan sertifikat tersebut dapat menjadi upaya dalam akselerasi pembangunan di Kabupaten Bandung. Katanya, hal tersebut bisa menjadi tonggak untuk menyatukan gerak langkah serta kolaborasi dalam mendorong percepatan pencapaian pembangunan.

Kata Dadang, sertifikat itu penting karena merupakan dasar kepemilikan yang sah. Sehingga, orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu meminta seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan hingga desa untuk mensosialisasikan pentingnya sertifikat aset kepada masyarakat.

“Sertifikat ini memiliki kekuatan hukum, otomatis akan mengurangi sengketa di tengah masyarakat. Oleh karenanya, saya berharap seluruh masyarakat memiliki legalitas pada aset yang dimilikinya,” ucap Bupati Bandung di sela kegiatan tersebut di Rumah Jabatannya, Soreang, beberapa waktu yang lalu.

Sementara itu, Kepala Kantor (Kakan) Pertanahan Kabupaten Bandung, Julianto menjelaskan pada tahun 2021 itu ada sekitar 380 aset Pemkab Bandung yang terdaftar.

“Keseluruhan penyerahan sertifikat di bulan November dan Desember berjumlah 134, sisanya masih dalam proses karena memang butuh ketelitian, jangan sampai terjadi gugat menggugat di kemudian hari,” ungkap Kakan.

Di tahun yang sama, pihaknya juga menargetkan sebanyak 106.000 Peta Bidang Tanah (PBT) terukur.

“Karena terdapat kendala, jadi SHP (Sertifikat Hak Pakai) baru ada sekitar 95.000. Kami akan sisir. Jika anggaran sudah turun, kami akan langsung gerak,” pungkas Julianto.

(fik)

Loading...

loading...

Feeds