Cegah Radikalisme, Pemkab Bandung Akan Bentuk Perda

Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Nisan Setiadi saat memberikan materi tentang Pencegahan Paham Radikal Terorisme di Kabupaten Bandung, Soreang, Kamis (13/1). (Foto: Dok/ Pemkab Bandung)

Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Nisan Setiadi saat memberikan materi tentang Pencegahan Paham Radikal Terorisme di Kabupaten Bandung, Soreang, Kamis (13/1). (Foto: Dok/ Pemkab Bandung)

POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung berencana membentuk Peraturan Daerah (Perda) guna mencegah penyebaran paham radikalisme dan sejenisnya.


Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengaku akan berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Bandung dan melakukan kajian akademisi, dalam rangka membentuk sebuah Perda yang bisa menjadi acuan untuk mengambil langkah pencegahan terorisme.

“Kalau melihat tadi semua orang juga berpotensi untuk bisa jadi intoleran dan juga mungkin jadi terorisme, tentu ini harus diawali dengan langkah-langkah regulasi yang tentunya bisa menjadi acuan,” ujar Dadang usai acara silaturahmi dan dialog kebangsaan BNPT RI dengan Forkopimda, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam rangka Pencegahan Paham Radikal Terorisme di Kabupaten Bandung, Soreang, Kamis (13/1/2022).

Upaya lainnya, ungkap Dadang, adalah dengan meningkatkan peran serta dari pemerintah kewilayahan dalam hal ini RT dan RW. Apalagi, Pemerintah Kabupaten Bandung telah meningkatkan insentif RT dan RW hingga 100 persen.

“Kan saya sudah tingkatkan insentif untuk RT/RW, salah satu tugasnya adalah bagaimana untuk bisa mengontrol di lingkungannya. Jadi, diwajibkan lagi 1×24 jam bagi tamu yang datang, harus wajib lapor,” tutur Dadang.

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Nisan Setiadi mengatakan, potensi radikalime di Kabupaten Bandung berada dalam level yang biasa. Kata Nisan, jumlah napi terorismenya tidak begitu signifikan dan menonjol, jika dibandingkan dengan wilayah lain.

Pihaknya menggulirkan sejumlah program agar bisa menanggulangi masalah intoleransi, radikalisme dan terorisme di wilayah. Diantaranya adalah program silahturahmi dan dialog terkait dengan wawasan kebangsaan yang akan digelar di seluruh Indonesia. Lalu ada program selanjutnya adalah pembentukan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN).

“Kita ingin bersinergisitas melalui program Kawasan Terpadu Nusantara (KTN), yang didalamnya ada kegiatan memberdayakan mantan napi teroris, penyitas atau korban karena kejahatan tindak pidana terorisme. Yaitu kita satukan dalam suatu wadah koperasi kemudian kita kasih lahan atau kasih kail bagaimana mengailnya yaitu kerja sama dengan pemda maupun kementerian lembaga,” paparnya.

“Mudah-mudahan pak bupati bisa mencari suatu lahan milik pemda, kita akan buat kawasan yang memenuhi tiga unsur yaitu untuk pendidikan, kesejahteraan dan tourism atau pariwisata,” pungkasnya.

(fik)

Loading...

loading...

Feeds