DPRD Kab Bandung Inisiasi Perda Bantuan Hukum bagi Warga Miskin

Ilustrasi DPRD Kabupaten Bandung melakukan rapat paripurna pembahasan pembentukan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin. (Foto: Fikriyah Zulfah/ Radar Bandung).

Ilustrasi DPRD Kabupaten Bandung melakukan rapat paripurna pembahasan pembentukan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin. (Foto: Fikriyah Zulfah/ Radar Bandung).

POJOKBANDUNG.com, SOREANG – DPRD Kabupaten Bandung menginisiasi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang bantuan hukum untuk warga miskin.


Aturan tersebut diklaim bisa memberikan rasa aman kepada warga yang tengah terlibat kasus hukum. Apalagi, adanya aturan tersebut pemerintah daerah bisa melakukan intervensi dalam hal anggaran.

Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Sugianto mengatakan, Raperda bantuan hukum untuk warga miskin merupakan aturan yang diinisiasi oleh anggota legislatif dalam rangka memberikan pembelaan terhadap warga miskin yang tersandung masalah hukum.

Selama ini, lanjut Sugianto, pemerintah daerah tidak bisa mengintervensi langsung dalam membela warga miskin yang terlibat kasus hukum, utamanya berkaitan dengan intervensi anggaran.

“Dengan munculnya Raperda itu, kita punya payung hukum sekalipun sampai intervensi anggaran, itu kepentingannya,” ujar Sugianto saat ditemui di Soreang, Selasa (30/11/2021).

Menurut Sugianto, saat pemerintah daerah mengeluarkan anggaran, misalnya untuk memberikan bantuan hukum kepada warga miskin, maka harus ada dasar aturannya atau payung hukum diatasnya.

Dalam setiap pembentukan peraturan daerah akan dilakukan evaluasi oleh gubernur hingga pemerintah pusat termasuk Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Artinya, banyak korelasi dalam penyusunan sebuah peraturan daerah.

“Selama ini bukan berarti warga kecil tidak dibela, tapi dalam intervensi anggaran atau mengeluarkan anggaran, Pemda harus ada dasar, apa dasarnya mengeluarkan anggaran,” kata Sugianto.

“Misalnya ada kasus warga yang berkaitan dengan pembalakan hutan liar dan sebagainya, selama ini Pemda tidak bisa tiba-tiba mengintervensi anggaran, kalau tidak ada payung hukumnya. Maka lahir payung hukum Perda dalam rangka melindungi, itu bukan hanya sosialisasi tapi ada aksinya yang akan dilakukan,” paparnya.

Dengan adanya Perda tentang bantuan hukum tersebut, Sugianto mengklaim warga miskin bisa terlindungi secara hukum, dan juga pemerintah bisa melakukan intervensi anggaran karena sudah ada dasar hukumnya.

“Bela hukum, sebagaimana kita ketahui tentu ada biaya operasional,” kata Sugianto.

“Tinggal nanti dikomunikasikan dengan Pemda, perda ini juga harus dilengkapi oleh peraturan bupati (perbupnya),” katanya.

Loading...

loading...

Feeds