PSI Walk Out Saat Paripurna RAPBD Bandung 2022, Edwin Senjaya: Kenapa Tidak Disampaikan di Rapat Banggar

ilustrasi

ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Wakil Ketua DPRD Kota Bandung dari Partai Golkar, Edwin Senjaya menanggapi ihwal aksi walk out Anggota PSI saat Sidang Paripurna yang membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 Kota Bandung, Jumat (26/11/2021).


Menurut Edwin, saat rapat Banggar semua punya hak untuk menyampaikan pedapatnya. Namun sayang Anggota dari PSI tidak mengemukakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan pendapatnya.

“Semua anggota dewan dan anggota fraksi punya hak untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi kenapa PSI tidak menyampaikannya saat rapat Banggar,” kata Edwin kepada wartawan, Senin (29/11/2021).

“Padahal semua fraksi terasuk Fraksi Partai Golkar juga menyampaikan pedapat mereka. Sampai pihak eksekutif melakukan perubahan anggaran di beberapa alokasi yang memang harus diperbaiki,” sambungnya.

PSI sendiri merupakan anggota dari Fraksi PSI dan PKB di DPRD Kota Bandung. Namun, menurut Edwin, anggota dari PSI lah yang tidak pernah menyampaikan pendapatnya.

Baca Juga: Hadapi Krisis Perubahan Iklim di Indonesia, Partai Gelora Tanam Sepuluh Juta Pohon

Edwin menilai, untuk struktur APBD juga sudah berpihak pada rakyat, yang sebanrnya harus dipantau sekarang adalah bagaiaman Pemkot Bandung menggunakan anggaran tersebut.

“Jangan sampai masih ada keluhan dari masyarajat terkait pelayanan. Seperti lamanya mengurus perizinan dan dokumen-dokumen lainnya. Sehingga kalau dibilang anggaran tidak berpihak kepada masyaraat menurut saya hal itu tidak tepat,” tambahnya.

Baca Juga: Dinilai Tak Berpihak pada Masyarakat, PSI Tolak RAPBD Kota Bandung 2022

Mengenai tunjangan perumahan bagi dewan yang naik hingga Rp20 juta, Edwin menganggap itu hal yang wajar, mengingat sebelumnya sudah ada pemangkasan anggaran untuk dewan yang cukup besar.

“Anggaran yang dimaksud adalah anggaran untuk perjalanan dinas. Untuk perjalanan dinas biasanya anggota dewan Kota Bandung menerima tunjangan sebesar Rp4 juta-an, sekarang turun hingga hanya menerima Rp500 ribu per hari,” paparnya.

“Jangan disamakan anggota dewan dengan pegawai lain. Kami kan harus mengeluarkan uang untuk kebutuhan konstituen setiap harinya,” pungkasnya.

(mur)

Loading...

loading...

Feeds