Bantu Masyarakat Atasi Persoalan Hukum, Puluhan Mahasiswa Dilatih Jadi Paralegal 

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Bandung menerima pelatihan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lingkar Studi Informasi dan Demokrasi (eLSID) Jabar. Mereka diharapkan bisa membantu masyarakat yang sulit mengakses bantuan atau pendampingan hukum.


Pelatihan tersebut digelar di The Cipaku Hotel Garden, Kota Bandung, Senin (29/11). Praktisi hukum sekaligus anggota Komisi I DPRD Jabar, Rafael Situmorang menjadi salah satu pembicara.

Menurut dia, paralegal terdiri dari orang tertentu atau organisasi yang memang membantu penanganan perkara hukum di masyarakat yang non-litigasi atau belum sampai ke persidangan.

“Kehadiran paralegal menjadi penting karena tidak semua orang mempunyai akses memakai jasa pengacara dan keterbatasan biaya. Makanya pelatihan penting supaya di masyarakat tumbuh paralegal yang punya kemampuan mengadvokasi persoalan di tengah masyarakat,” kata Rafael.

Secara sederhana, ia menjelaskan, paralegal bisa menjadi jembatan antara masyarakat yang memiliki persoalan hukum dengan advokat agar mendapatkan solusi.

Saat ini, Indonesia mengalami kekurangan tenaga yang mampu membantu masyarakat agar mengerti hak yang bisa diperjuangkannya. Permasalahan lainnya, kebanyakan advokat berada di kota-kota besar.

“Di pinggiran sangat jarang, makanya kita ingin mencetak para legal. Mudah-mudahan lama-lama tersebar sekarang kan baru 70 peserta. Nanti ada pendidikan kedua, ketiga, dan seterusnya. Kami akan terus mencetak paralega,” lanjutnya.

Sementara itu, Pendiri eLSID, Anton Sulthon mengungkapkan, pihaknya berusaha menjalankan kewajiban untuk membantu penanganan persoalan hukum, advokasi masyarakat, dan advokasi kebijakan. Pelatihan terhadap puluhan mahasiswa ini bagian dari tugasnya.

Tujuannya, mencetak paralegal untuk membantu masyarakat miskin yang kerap terkendala dalam mengakses advokat.

“Kami memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin secara cuma-cuma. Persyaratannya, hanya menunjukkan SKTM dari kelurahan,” ungkap Anton yang juga Direktur Biro Bantuan Hukum eLSID itu.

 

Ia berharap ada regenerasi orang yang bisa membantu masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum sekaligus menyebarkan kesadaran hukum karena masyarakat membutuhkan generasi muda yang melek dan paham hukum.

 

“Dari kawan-kawan yang telah profesional memikirkan untuk meregenerasi berjalan dengan simultan. Akhirnya, kami mengadakan pelatihan advokat atau paralegal,” paparnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sub Bidang Penyuluhan, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Kemenkumham Jabar Zaki Fauzi Ridwan menjelaskan, awalnya paralegal tidak pernah diatur dalam regulasi mana pun. Akan tetapi, pada UU 16/2011 dan PP 42/2013 hanya terdapat istilah paralegal saja tanpa aturan lebih lanjut baik secara aturan teknis maupun definisi.

“Permenkumham 10/2015 junto 63/2016 juga tidak menjelaskan lebih lanjut terkait para legal, hanya ada istilahnya saja bahwa pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal,” jelas Zaki.

Kemudian, di 2018 mulai muncul aturan yang bersifat lekspesialis khusus mengatur para legal dari mulai ketentuan umum, definisi, hingga tata cara perekrutan dan persyaratan untuk menjadi para legal. Walaupun di tahun yang sama, Permenkumham 1/2018 tentang para legal digugat kemudian melalui keputusan MA beberapa pasalnya dicabut tetapi di tahun 2021 diterbitkan kembali Permenkumham 3/2021.

“Makanya ini masih sangat baru. Oleh karena itu kami sangat mendukung mengenai kegiatan yang sifatnya mencerdaskan dan memberikan pemahaman hukum,” ucapnya.

Dengan demikian, pelatihan tersebut selaras dengan Kemenkumham melalui program pembinaan hukum yang menghasilkan pemahaman dan kesadaran hukum.

“Kami berharap, pelatihan ini mampu memberikan pembekalan, khususnya terhadap mahasiswa dan pemuda terkait pentingnya advokasi terhadap seluruh permasalahan dan kepekaan pembuatan regulasi kebijakan,” kata Zaki.

(dbs)

Loading...

loading...

Feeds