Anggaran Infrastruktur Dikurangi, DPRD Sorot APBD Jabar 2022

Anggota Komisi IV DPRD  Jawa Barat, Ijah Hartini. (ist)

Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Ijah Hartini. (ist)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Ijah Hartini menilai anggaran infrastruktur pada APBD 2022 Pemprov Jabar tidak memadai untuk kebutuhan masyarakat.


“Banyak sekali infrastruktur yang terbengkalai, padahal itu untuk kebutuhan masyarakat juga,” ujar Ijah.

Menurut Politisi dari Fraksi PDIP ini, kondisi infrastruktur di perbatasan sangat mengkhawatirkan, seperti PJU, marka jalan dan beberapa penunjang lainnya.

Ijah mengaku khawatir jika masayarakat melintasi jalan-jalan tersebut di malam hari terlebih sekarang sedang musim hujan bisa membahayakan masyarakat.

“Buruknya kondisi infrastruktur terjadi di hampir semua titik di perbatasan. Baik itu di kawasan Jabar Selatan dan di kawasan lainnya,” tambah Ijah.

Ijah menyebut, anggaran yang dialokasikan untuk mitra kerja komisi IV memang tidak banyak.

“Bahkan kami memperjuangkan untuk satu UPTD Rp2 miliar saja tidak bisa. Karena anggarannya memang tidak ada,” terangnya.

Sebagaimana dikethui, proyeksi anggaran pendapatan tahun 2021 yang semula Rp41,47 triliun menjadi Rp36,09 triliun atau berkurang Rp5,37 triliun atau turun 12,98 persen.

Ijah mengatakan, bagaimana Dinas ESDM Jabar kehabisan anggaran pada pertengahan tahun 2021. Sedangkan penambahan anggaran pada 2022 juga sulit untuk dilakukan.

Demikian juga dengan Dinas SDA yang mengelola semua sumber daya air, dari mulai air minum, air pengairan untuk perhutanan dan pertanian, serta air irigasi.

“Anggaran di sini juga tidak maksimal, sampai-sampai banyak irigasi yang diganjel gebog pisang,” terangnya.

Pengurangan anggaran juga terjadi terhadap dinas Pemukiman dan Perumahan (Kimrum). Dimana target pembangunan rumah tidak layak huni (rutilahu) yang biasanya 20 ribu rutilahu, sekarang hanya 9.406. Dalam kondisi seperti ini, Ijah mengaku tidak banyak yang bisa dilakukan, karena APBD juga menurun.

“Tapi kita berharap banyak agar kondisi ini bisa diperbaiki pada perubahan mendatang dan tentu saja harapan kita agar pandemic segera berakhir agar kondisi perekonomian bisa kembali berjalan nirmal,” tambahnya.

Di sisi lain, Ijah berharap pihak terkait terutama TAPD bisa melakukan penganggaran dengan cedras dan cermat. Harus bisa menentukan mana yang lebih prioritas.

“Kalau untuk anggaran Pendidikan dan Kesehatan, memang sudah diplot 20 persen dan 10 persen. Namun untuk alokasi anggaran yang lain, saya harap bisa lebih cermat dalam pengalokasiannya,” papar Ijah.

Ijah menyebutkan, sangat tidak bijak di tengah pandemi dan pengurangan anggaran di sektor infrastruktur yang dianggap krusial. Namun untuk pembangunan di sector lain malah diprioritaskan.

Ijah mencontohkan, pembanngunan alun-alun karawanga, yang sebenarnya dibangun di atas lahan milik Pemkab Karwang.

“Jangan melakukan pembangunan yang melukai hati rakyat,” pungkasnya.

(mur)

Loading...

loading...

Feeds