Begini Tanggapan DPRD Jabar Soal Kenaikan Upah Buruh 2022

ILUSTRASI: Sejumlah buruh saat aksi unjuk rasa. (FOTO: TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)

ILUSTRASI: Sejumlah buruh saat aksi unjuk rasa. (FOTO: TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Anggota Komisi V DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Muhamad Jaenudin menilai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan buruh.


“Kita harus pertanyakan ke pihak Pemerintah Provinsi, apakah Ketika mereka menentukan UMP, sudah ditempuh semua prosedur. Apakah sudah dihitung, semua variable yang harus dipertimbangkan, sehingga muncul angka tertentu,” ujar lelaki yang akrab disapa Jae ini.

Jae menerangkan, seharusnya semua variable termasuk kebutuhan para buruh dalam satu bulan menjadi pertimbangan yang utama. Terlebih, selepas pandemi harga-harga kebutuhan bahan pokok merangkak naik.

“Semua pihak memang harus menyesuaikan selepas pandemi ini. Sehingga Pemprov Jabar memang harus bijaksana dalam menentukan besaran upah,” tegasnya.

Karenanya, Jae menitipkan Pemprov Jabar harus mempertimbangkan kemampuan investor dalam memberikan upah kepada buruh. Jangan sampai masalah upah ini membuat investor kabur dari Jabar.

“Karena, kita pernah menerima laporan, beberapa pengusaha memindahkan perusahaannya dari Jabar ke provinsi lain. Salah satu alasannya, karena upah buruh di Jabar terlalu tinggi,” tambahanya.

Jae juga mengatakan, pihaknya pernah menerima keluhan dari para pengusaha melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dsinagertrans) bahwa di beberapa wilayah, upahnya terlalu tinggi, sehingga itu memberatkan mereka.

“Namun, karena kami belum pernah memanggil secara langsung para pengusaha yang mengeluh sehingga, kami belum bisa medengar secara langsng aspirasi mereka. Kami hanya mendengar melalui Kadis Nakertrans,” paparnya.

Di sisi lain, Jae malah banyak mendengar keluhan dari para buruh mengenai banyak hal. Ada yang mengeluhkan mengenai upah, ada juga hak-hak para buruh untuk beribadah.

“Masih ada pengusaha yang mempersulit buruhnya untuk beribadah di saat jam kerja,” tegasnya.

Halnya di Sukabumi, Anggota DPRD dari Dapil Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi ini menilai, bahwa pemerintah kabupaten juga masih belum baik dalam memperjuangkan hak-hak buruh di sana.

“Intinya, perhatian pemerintah terhadap para buruh memang harus menyeluruh dari mulai pusat sampai ke pemerintah kabupaten kota,” tegasnya.

(mur)

Loading...

loading...

Feeds

Flyover Simpang Padalarang Resmi Dibuka

POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat resmi membuka dan mengaktifkan jalan layang (Flyover) Simpang Padalarang beroperasi. Rencananya Flyover …
54 Warga Positif Covid-19 dari Klaster Pengajian di Cianjur

Kasus Covid-19 di KBB Tinggal 4 Orang

POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyisakan 4 orang. Berdasarkan data Satgas Covid-19 …