SPSI Kabupaten Bandung Tuntut Upah Buruh Naik di Tahun 2022

Ilustrasi buruh

Ilustrasi buruh

POJOKBANDUNG.com, SOREANG- Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bandung mendorong kenaikan upah buruh untuk tahun 2022 sebesar 8 hingga 10 persen.


Angka tersebut dinilai wajar, karena mengingat pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama 2 tahun itu membuat ekonomi pekerja menjadi sangat mengkhawatirkan.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bandung, Uben Yunara mengatakan SPSI Kabupaten Bandung akan terus berkoordinasi dengan dewan pengupahan.

“Tetapi kan kita semua harus taat dan patuh kepada undang-undang,” ujar Uben saat dihubungi via telepon, Selasa (9/11).

Terkait dengan aksi buruh, menurut Uben, itu adalah upaya terakhir yang akan diambil. Karena saat ini kondisinya sedang ada pandemi Covid-19, ditambah lagi kondisi pengusaha dan pekerja yang juga sulit. Sehingga, yang harus dilakukan adalah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

“Yang memutuskan masalah upah bukan di kabupaten, tapi di provinsi. Cuma komitmen SPSI, karena di dewan pengupahan ada wakil dari kita sebagai corong memperjuangkan upah pekerja, ya kita serahkan kepada teman-teman kita yang ada di dewan pengupahan,” papar Uben.

“Untuk ke kabupaten, saya rasa sementara ini belum ada untuk aksi,” tegasnya.

Dikatakan Uben, saat ini belum ditetapkan formula untuk menentukan kenaikan upah buruh pada tahun 2022 mendatang. Pasalnya, undang-undang omnibus law masih dalam proses di Mahkamah Konstitusi.

Sementara, lanjut Uben, PP yang lama sudah tidak diberlakukan. “Nah ini kan jadi menggantung semua. sekarang informasi yang saya terima, gubernur pun berpegangnya belum jelas juga, mau pegang apa aturan undang-undangnya,” ungkap Uben.

Meski belum ada aturan penentuan upah buruh, menurut Uben, upah buruh bisa minus sampai 1,7 persen, jika dalam penentuan upah buruh tahun 2022 menggunakan aturan undang-undang omnibuslaw.

“Kalau di PP 78 itu kan upah tahun kemarin ditambah laju pertumbuhan ekonomi, selesai. Kalau sekarang ada pembagi-pembagi yang lain, sehingga informasi yang terima upah itu bisa minus 1,7 persen, kan aneh. Dengan undang-undang omnibus law itu bisa minus,” tutur Uben.

“Kenapa undang-undang omnibus law ditolak, ternyata terasanya sekarang, bahwa memang di dalam undang-undang itu diatur kenaikan upah, itu jadi masalah, malah jadi rendah upah itu,” sambungnya.

Uben mengaku sudah bertemu dengan Bupati Bandung, Dadang Supriatna. Kata Uben, Bupati Bandung tidak akan menahan-nahan hak pekerja buruh, selama hal tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Saya sangat menghargai sikap Pak Bupati yang dengan lugas menyampaikan bahwa persoalan upah sepanjang itu sesuai dengan ketentuan enggak ada masalah. Cuman masalahnya, bagaimana ini pemerintah pusat, karena persoalan digulirkan oleh pemerintah pusat,” pungkas Uben. (fik)

Loading...

loading...

Feeds

Flyover Simpang Padalarang Resmi Dibuka

POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat resmi membuka dan mengaktifkan jalan layang (Flyover) Simpang Padalarang beroperasi. Rencananya Flyover …
54 Warga Positif Covid-19 dari Klaster Pengajian di Cianjur

Kasus Covid-19 di KBB Tinggal 4 Orang

POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyisakan 4 orang. Berdasarkan data Satgas Covid-19 …