DP KPR dan Kredit Kendaraan Bermotor 0 Persen Hingga Akhir 2022

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKBANDUNG.com- Bank Indonesia (BI), sebagai lembaga keuangan tinggi negara memutuskan untuk melanjutkan kebijakan pelonggaran ketentuan uang muka (DP) kredit terkait pembiayaan mobil dan motor serta properti.


Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo perpanjangan waktu pemberlakuan DP 0% kredit pembiayaan mobil dan motor serta properti tersebut efektif berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2022.

“Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan kredit sektor otomotif dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko,” ungkap Perry saat konferensi pers usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) (19/10).

Kebijakan lama yang hingga saat ini masih diberikan fasilitas DP 0% kredit mobil dan motor serta properti bagi nasabah bank atau lembaga keuangan hanya bisa dilakukan bank atau lembaga pembiayaan yang memenuhi syarat.

Syarat tersebut memenuhi kriteria NPL/NPF tertentu, antara lain NPL atau tingkat kredit macet bersih di bawah 1%.

Menurut Perry, kebijakan BI itu telah matang dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

“Lembaga keuangan yang melaksanakannya juga harus bertindak cermat dan hati-hati dengan mengedepankan prinsip prudential,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menyatakan, walaupun telah mendapatkan payung hukum berupa ketentuan dari BI, pada pelaksanaan lapangan kebijakan tidak akan serta merta semua lembaga pembiayaan lakukan.

“Ini berdasar pengalaman yang telah terjadi selama ini. Kebijakan DP 0% (kredit pembiayaan mobil, motor dan properti) ini bukanlah sesuatu yang baru, saat ini juga sudah berlaku,” ungkapnya.

“Aturan turunan untuk lembaga pembiayaan atau leasing itu ada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di OJK, ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 yang mengatur soal pemberian DP 0% tersebut,” lanjutnya.

Dalam aturan, bagi perusahaan pembiayaan yang memberikannya adalah mereka yang memiliki tingkat kesehatan tertentu, yang telah ditetapkan yaitu (non performing loan atau NPF) pembiayaan macet di bawah 1%.

Pada sisi lain kebijakan ini akan menjadi penyemangat industri otomotif sekaligus sebagai pendongkrok angka penjualan.

Meskipun sebelumnya pemerintah juga memberikan kebijakan PPnBM yang mampu menstabilkan angka pertumbuahan saat pandemi Covid-19. Masyarakat bisa memanfaatkan kebijakan ini untuk memiliki kendaraan, ini merupakan sebuah keuntungan.

(jawapos)

Loading...

loading...

Feeds