BPJAMSOSTEK Patuhi Putusan MK, Tetap Fokus Perluas Cakupan Kepesertaan

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang membatalkan pengalihan program Tabungan Hari Tua (THT) dan Pensiun untuk ASN dan TNI/Polri dari PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).


Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo, menyatakan, sebagai pihak terkait, instansinya menghormati dan menerima putusan tersebut.

“Sebagai badan hukum publik, semua kegiatan operasional BPJAMSOSTEK tentunya berdasar pada regulasi, termasuk perubahannya, seperti putusan MK ini,” ucap Anggoro.

Sesuai Undang Undang (UU) SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dan UU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan regulasi pendukung lain seperti Perpres 109 tahun 2013 dan Inpres No 2 tahun 2021, kata Anggoro, pihaknya tetap fokus dalam memperluas kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

“Berdasarkan Undang-undang terebut, kami fokus untuk memperluas kepesertaan kepada seluruh pekerja di luar kategori ASN dan TNI/Polri, termasuk di antaranya Pegawai Swasta, BUMN, Pekerja Informal, Pekerja Migran, Pekerja Sektor Jasa Konstruksi dan Pegawai Non ASN,” papar Anggoro.

Perlindungan yang dilaksanakan BPJAMSOSTEK tersebut terdiri atas Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM) dan yang terakhir Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Anggoro menambahkan, salah satu upaya pihaknya dalam memperluas kepesertaan adalah terus mengedukasi pekerja, pemberi kerja, dan stakeholder lainnya bahwa manfaat program Jamsostek sangat baik dan lengkap.

“Contoh manfaat tersebut antara lain, perawatan dan pengobatan bagi korban kecelakaan kerja tanpa batasan biaya untuk peserta JKK, manfaat beasiswa hingga Rp174 Juta pada program JKK dan JKM, santunan kematian sejumlah Rp42 juta pada program JKM, hingga manfaat hasil pengembangan JHT di atas bunga deposito bank pemerintah. Semua bentuk perlindungan itu dapat diraih dengan iuran yang sangat ringan,” jelas Anggoro.

Anggoro juga menekankan pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan, yang telah menjangkau seluruh Indonesia melalui sebaran 325 kantor cabang, ditambah layanan online melalui website dan aplikasi JMO.

Anggoro berharap, dengan putusan MK ini semua pihak terkait dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing agar pekerja Indonesia mendapatkan perlindungan jaminan sosial sesuai haknya sebagai pekerja dan sebagai warga negara indonesia.

Sementara itu, Deputi Direktur Wilayah Jawa Barat, Dodo Suharto menyampaikan, pihaknya sangat menghormati dan menerima keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut sebagai pihak terkait.

“Keputusan MK tersebut tidak akan berpengaruh terdahap apapun. Kami akan terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta dan memperluas kepesertaan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja, khususnya di Jabar,” tandasnya.

(*/arh)

Loading...

loading...

Feeds