Ribuan Pensiunan PT KAI Tagih Hak Tunjangan

KAI: Suasana aktivitas kereta api KA Lokal Bandung Raya di Stasiun Bandung, Rabu (22/9/2021). (FOTO: TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)

KAI: Suasana aktivitas kereta api KA Lokal Bandung Raya di Stasiun Bandung, Rabu (22/9/2021). (FOTO: TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Sekitar 3.000 pensiunan PT KAI dikabarkan tidak mendapat 3 tunjangan yang seharusnya menjadi hak. Melalui Perkumpulan Persaudaraan Pensiunan PT KAI, mereka pun menyuarakan tuntutannya.


Adapun 3 tunjangan yang dimaksud adalah tunjangan kesehatan, hari raya dan gaji ke-13. Berdasarkan informasi yang diterima, tunjangan tersebut awalnya dibayarkan, namun memasuki tahun 2020 kemudian pembarayaran itu mandek.

Aksi protes bahkan sempat digelar oleh perwakilan mereka di depan Kantor Pusat PT KAI di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Selasa (28/9/2021).

Ketua Perkumpulan Persaudaraan Pensiunan PT KAI eks Perum, Agus Dwi Wuryanto mengaku, hal itu dilakukan setelah sejumlah langkah yang ditempuh sebelumnya.

“Kami sudah bersabar karena setahun lalu sudah ketemu Dirut KAI dan menjelaskan masalahnya. Kemudian Dirut menyarankan agar diskusi dengan direktur SDM KAI dan jajarannya kemudian langkah ini sudah kami tempuh dengan baik,” katanya, Rabu (29/9/2021).

“Sudah 2 tahun kami besabar. Sudah cukup banyak korban berjatuhan pensiunan berobat sendiri dan mediasi terakhir sangat alot yaitu PT KAI mengusulkan akan dibuat tim bersama untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara memberi bantuan ke pensiunan,” sambungnya.

Namun, usulan itu kemudian ditolak dengan pertimbangan bahwa pembentukan tim tersebut justru akan membahayakan dan menjerumuskan pensiunan.

“Tuntutan kami tetap yaitu KAI harus bayar kewajibanya yaitu jaminan kesehatan dan THR dan gaji ke-13,” tegasnya.

Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, lanjut Agus, pihaknya akan menempuh jalur hukum. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan mengadukan hal ini langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Agus menegaskan, mereka yakin bahwa tuntutan mereka sesuai dengan aturan internal dari PT KAI. Oleh karena itu, tuntutan soal tunjangan-tunjangan tersebut akan terus dilakukan hingga PT KAI membayarkan apa yang dirasa sebagai hak para pensiunan.

“Atau lebih baik kami melalui proses ke pengadilan atau DPR karena kita pasti menang,” pungkasnya.

Sementara itu, Radar Bandung telah mencoba mengirimkan permintaan wawancara kepada VP Public Relations KAI Joni Martinus melalui pesan singkat. Namun, hingga berita ini ditulis, yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan lebih lanjut.

(muh)

Loading...

loading...

Feeds