PHRI Jawa Barat Minta Pemerintah Kaji Ulang Sertifikasi CHSE

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat meminta pemerintah mengkaji ulang sertifikasi CHSE bagi hotel dan restoran.


Sertifikasi CHSE atau Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Enviroment (Ramah Lingkungan) selama masa pandemi ini menjadi syarat tempat usaha dalam menjalankan operasionalnya.

Ketua PHRI Jawa Barat Herman Muchtar menuturkan, keberadaan dari pada CHSE cukup memberi hal positif terhadap lebih detailnya penerapan 3M dalam rangka menghambat berkembangnya pandemi Covid-19.

Namun demikian dalam pertemuan pengurus yang digelar daring, seluruh peserta sepakat bahwa Sertifikasi CHSE perlu dikaji ulang karena ada beberapa hal yang justru memberatkan pelaku usaha.

Kata Herman, sertifikasi CHSE memberi beban yang cukup berat pada APBN Negara untuk membiayainya yakni sekitar Rp12 juta per perusahaan. Nominal yang besar ini membuat tidak semua pelaku usaha termasuk anggota PHRI yang mendapatkannya.

“Sehingga tidak dapat menjangkau semua anggota,” kata Herman melalui keterangannya, Selasa (28/9).

Kemudian, PHRI menilai sertifikasi CHSE yang didapat pelaku usaha terlalu cepat masa habisnya, di mana hanya berlaku satu tahun saja.

Ketika ingin mendapatkan sertifikat itu kembali, maka pelaku usaha harus melakukan serangkaian pengecekan. Itu menghabiskan waktu dan uang, termasuk dana bantuan dari pemerintah.

“Kalau saja masih tetap ingin diberlakukan maka kami harap Sertifikasi CHSE ini dibiayai oleh pemerintah dan berlaku untuk minimal 5 tahun,” ujarnya.

Menurut Herman, dalam pelaksanaan CHSE di lapangan pun tidak ada perbedaan bagi hotel dan restoran yang telah mendapat sertifikat maupun yang belum.

Sampai dengan saat ini tamu yang datang pada umumnya tidak memperhatikan mana yang sudah dan mana yang belum tersertifikasi CHSE.

Melihat poin-poin sertifikasi CHSE, sebagian besar sudah tercantum pada perijinan yang sudah ada, PHRI menyarankan agar CHSE dapat dimasukkan atau digabungkan ke dalam sertifikat yang sudah ada sebelumnya, seperti sertifikasi LAIK SEHAT yang selama ini telah terlaksana di semua daerah.

Sertifikat itu dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat dengan biaya yang terjangkau oleh masing-masing perusahaan.

“Sehingga sertifikasi CHSE tidak berdiri sendiri yang akan menambah beban negara maupun pengusaha terutama pada masa pandemi ini,” paparnya.

Mengingat pertimbangan di atas, maka kami mengusulkan kepada BPP PHRI agar dapat diperjuangkan pelaksanaan Sertifikasi CHSE untuk dapat dihentikan. Apalagi adanya wacana bahwa Sertifikasi CHSE akan dikaitkan dengan proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission/perizinan satu pintu). (fid)

Loading...

loading...

Feeds

Rizal Ramli Dinilai Bisa Selesaikan Multikrisis

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Indonesia yang sedang mengalami multikrisis membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas dan kemauan dalam melakukan perubahan. Selain itu, …

Lembang Diterjang Banjir dan Longsor

POPJOKBANDUNG.com, LEMBANG – Dua kejadian bencana banjir menerjang Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (19/10). Akibatnya, sejumlah rumah mengalami kerusakan. …