Sineas Indonesia Harus Tahu Pentingnya Intelektual Properti, Manfaatnya untuk Ini

Direktur Program Akatara 2021 Vivian Idris saat menjadi pembicara dalam acara seminar Akatara 2021. (ist)

Direktur Program Akatara 2021 Vivian Idris saat menjadi pembicara dalam acara seminar Akatara 2021. (ist)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Gelaran talkshow tahunan bagi sineas dan industri perfilman Indonesia, Akatara 2021, kembali berlangsung. Mengusung tema ‘Intellectual Property dalam Industri Konten di Indonesia’, Akatara menjembatani para sineas dengan stakeholder pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Kreatif (Kemenparekraf), guna membahas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).


Pemahaman tentang intelektual properti menjadi esensial untuk para pelaku di industri konten di Indonesia. Ini berguna agar dapat berpartisipasi dalam dinamika kreasi konten secara global dan perlindungan untuk karya yang diciptakan.

Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf/Baparekraf RI, Hanifah Makarim menuturkan, belum banyak sineas Indonesia yang peduli pentingnya intelektual properti. Padahal itu merupakan aset besar bagi pelaku industri kreatif dalam hal monetisasi.

“Rasanya belum terlalu aware. Kalau menurut saya banyak sekali di subsektor lainnya banyak yang belum sadar bahwa IP (Intelektual Properti) ini bisa dimonetisasi, dijadikan uang, begitu miliki IP-nya,” kata Hanifah, di Intercontinental Hotel Dago Pakar.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyiapkan rancangan peraturan pelaksana Undang-Undang (UU) Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang mengatur skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, intellectual property (IP).

Baca Juga: Minta Maaf! Menteri Tjahjo Berbagi Link Film Ilegal

Sandiaga mengatakan, begitu sudah terdaftar kekayaan intelektual bisa dijaminkan ke perbankan dan bisa digunakan sebagai aset. Jadi tidak perlu pinjam kolateral, tidak perlu pinjam agunan.

Aturan ini dibuat dalam rangka membuat sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Baca Juga: Di Balik Viralnya Film Tilik, setelah 2 Tahun Penantian

Pembiayaan dengan skema ini memungkinkan pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan modal usaha. Sehingga akses pembiayaan pelaku ekonomi kreatif dengan aspek memadai bisa dihadirkan pemerintah lalu direalisasi dan dieksekusi.

Menurut Hanifah, saat ini pihaknya masih merancang bagaimana ip financing ke depan bisa menjadi jaminan bagi si pemilik ip. Akan ada beberapa turunan aturan pemerintah baru yang nantinya bisa diimplementasikan.

Baca Juga: Pelanggan Nobar Via Online Film “Surga Menanti” di MAXstream

Dalam perancangan ini, Kemenparekraf juga sedang mengedukasi lembaga pembiayaan, supaya bisa bersinergi dengan kebijakan yang pihaknya buat. Selain itu, pelaku industri kreatif juga perlu diberi pemahaman agar tidak lagi sekadar asal menandatangani surat kontrak kerja sama dengan investor.

“Ini bukan hal mudah, belum banyak lembaga pembiayaan yang paham dan mengerti, kita harus mengedukasi dulu ke lembaga pembiayaan, kemudian baru pemerintah. Hambatan utama dari orang film adalah yang mereka punya itu ya ip, mereka gak punya aset bergerak atau benda terlihat. Mereka punya ya ide film atau games,” jelas Hanifah.

Loading...

loading...

Feeds

Seribu Masyarakat Adat Baduy Divaksin Covid-19

RADARBANDUNG.id- PEMERINTAH terus meningkatkan program vaksinasi Covid-19. Termasuk kepada kelompok masyarakat adat. Seperti vaksinasi Covid-19 untuk seribu masyarakat adat di …

Mars pun ”Pindah” ke Gurun Israel

POJOKBANDUNG.com- BAGAIMANA rasanya tinggal di Planet Mars? Enam astronot asal Austria, Jerman, Israel, Belanda, Portugal, dan Spanyol ini mungkin bisa …