Kekayaan Naik Sekitar Rp7 Miliar dalam Satu Tahun, Gubernur Ridwan Kamil: Jangan Dicurigai Macam-macam

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kekayaan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dilaporkan mengalami peningkatan sekitar Rp7 miliar dalam setahun. Ini diketahui berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2019 hingga 2020.


Dari laporan itu diketahui, kekayaan Ridwan Kamil pada tahun 2019 tercatat di Rp13 miliar lebih atau tepatnya Rp13.548.369.232. Harta tersebut berupa tanah dan bangunan senilai Rp13.459.192.000.

Kemudian kekayaan dari alat transportasi dan mesin sebanyak Rp519.500.000. Harta bergerak lainnya Rp235.740.000, surat berharga Rp720.000.000, kas dan setara kas Rp3.080.625.342 dan harta lainnya Rp318.075.280. Utang yang dimiliki sebesar Rp4.784.763.390.

Saat itu, penyampaian laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2019 dilakukan pada 1 Mei 2020. Sementara penyampaian laporan tahun 2020 dilakukan pada 31 Maret 2021 lalu. Secara keseluruhan, total harta Ridwan Kamil pada tahun 2020 mencapai Rp20.185.109.678.

Harta tersebut berupa tanah dan bangunan yang mengalami perubahan menjadi Rp18.449.622.015. Alat transportasi dan mesin Rp525.500.000. Lalu, untuk harta bergerak lainnya Rp347.180.000, surat berharga: Rp720.000.000, kas dan setara kas Rp4.117.115.214, harta lainnya: Rp388.285.237, utang: Rp4.362.592.788.

Menanggapi laporan tersebut, pria yang kerap disapa Emil ini meminta agar kenaikan kekayaan ini tidak disangkut-pautkan atau dicurigai didapat dari praktik yang melanggar hukum.

“Jangan dicurigai kalau harta meningkat dengan macam-macam,” ungkapnya, Kamis (9/9/2021).

Emil menegaskan, sejak menjabat Walikota Bandung, dirinya memiliki sejumlah usaha, seperti sewa bangunan dan kepemilikan tanah. Aset-aset tersebut, katanya, mengalami kenaikan. Begitu pula dengan aset berupa tanah yang nilainya meningkat dari tahun ke tahun.

“Saya itu sebelum jadi Walikota dan Gubernur, kan punya usaha,” katanya.

Di samping itu, kata Emil, ia menjadi arsitek dan menanam saham.

“Ada bangunan-bangunan yang sifatnya disewakan kemudian apresiasi lahan kan naik bertahun-tahun, itulah dasar kenaikan harta kami, karena dulunya saya pengusaha. Yang penting mah wajar aja,” katanya.

Menurut Emil, kenaikan harta yang dimiliki pejabat tidak harus selalu dihubungkan dengan praktik melanggar hukum atau korupsi. Laporan harta kekayaan adalah kewajiban dari kepala daerah.

“Kan KPK-nya juga sudah menyampaikan bahwa kenaikan itu jangan diartikan bahwa terjadi korupsi atau apapun,” pungkasnya.

(muh)

Loading...

loading...

Feeds