Kadin Kabupaten Bandung Sebut Pariwisata dalam Kondisi Tiarap

Objek wisata di Kabupaten Bandung ditutup selama PPKM Level 3. (FIKRIYA ZULFAH/RADAR BANDUNG)

Objek wisata di Kabupaten Bandung ditutup selama PPKM Level 3. (FIKRIYA ZULFAH/RADAR BANDUNG)

POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Tidak ada aktivitas selama berbulan-bulan karena pandemi Covid-19, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bandung sebut pariwisata dalam keadaan tiarap dan berharap pemerintah bisa membuat kebijakan yang bisa menguntungkan pariwisata.


Pejabat sementara (Pjs) Ketua Umum Kadin Kabupaten Bandung, Dedi Supriadi mengatakan dari sekian banyak jenis usaha, pariwisata menjadi perhatian utama. Dedi mengaku prihatin dengan pelaku usaha pariwisata karena sudah berbulan-bulan tidak aktivitas sementara kewajiban manajemen seperti menggaji karyawan harus tetap dilaksanakan.

Apalagi, Kabupaten Bandung tengah menjalani PPKM level 3 sehingga pariwisata belum boleh dibuka. Karena itu, pihaknya berharap Bupati Bandung bisa membuat regulasi dan formulasi agar pariwisata bisa dibuka meski berada pada level 3 atau 4.

“Yang saya minta ke bupati untuk membuat formulasi dan regulasi. Bagaimana agar meskipun itu PPKM level 4,  pariwisata bisa dibuka, tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh bupati, misal prokesnya seperti apa, harus berapa persen, supaya terus berjalan,” ujar Dedi di Soreang, beberapa waktu lalu.

“Restoran, hotel, wisata, sekarang mereka masih tiarap, mudah-mudahan nanti ada kebijakan yang tentunya menguntungkan para pelaku wisata,” sambungnya.

Di tengah pandemi Covid 19, para pelaku usaha kuliner dan fashion sudah mulai bergeliat dengan menerapkan penjualan sistem online. Berbeda dengan pariwisata, kata Dedi, yang nyaris tidak bisa dilakukan secara online. Karena kunjungan wisata harus dilakukan secara langsung, barulah bisa ada interaksi.

“Kalau restoran mungkin bisa, tapi kalau pariwisata dengan cara online, ya enggak bisa. Karena harus berkunjung langsung ke tempatnya, baru bisa ada interaksi perdagangan,” jelas Dedi.

Dedi menyarankan Pemerintah Kabupaten Bandung agar lebih masif menggunakan tempat wisata atau hotel yang ada di Kabupaten Bandung sebagai tempat penyelenggaraan suatu kegiatan. Apalagi, hotel dan tempat wisata itu membayarkan pajaknya ke Pemerintah Daerah.

“Kenapa bayar pajak harus ke Kabupaten Bandung, tapi orang Kabupaten Bandung justru keluar kota, inilah yang tentunya menjadi perhatian kita semua,” katanya.

Sejauh ini, menurut Dedi, para pengusaha terus berusaha agar tidak melakukan PHK terhadap karyawan. Misalnya, dengan menerapkan sistem pengurangan jam kerja karyawan, dimana jika kondisi normal karyawan bisa bekerja lima hari dalam seminggu, maka ditengah pandemi Covid 19 ini karyawan hanya bekerja tiga hari dalam seminggu.

“Sebagai para pengusaha akan berat menghadapi hal seperti ini, tapi enggak ada pilihan lagi, karena Covid 19 ini menyasar semua elemen masyarakat,” pungkas Dedi. (fik)

Loading...

loading...

Feeds