Banyak Warga Belum Terima Bansos, Ternyata Ini Penyebabnya

TINJAU: Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini bersama sejumlah anggota DPR RI saat meninjau penyaluran bantuan sosial di Gedung Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Bandung, Soreang, Jumat (27/8/2021). (FOTO: FIKRIYA ZULFAH/RADAR BANDUNG)

TINJAU: Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini bersama sejumlah anggota DPR RI saat meninjau penyaluran bantuan sosial di Gedung Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Bandung, Soreang, Jumat (27/8/2021). (FOTO: FIKRIYA ZULFAH/RADAR BANDUNG)

POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Belasan ribu warga Kabupaten Bandung yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) belum mendapatkan bantuannya.


Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengatakan di era pandemi Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan bantuan perlindungan sosial yang sebagian besar itu ada pada Kementerian Sosial yaitu PKH, BPNT, BST dan beberapa program lainnya.

“Masih ada yang tertahan dari kartu PKH tersebut, kira-kira masih ada sekitar 2.300 an itu cukup besar. Yang kedua untuk kartu sembako juga sekitar 5.000-an, dan BST juga ternyata ada sekitar 5.000-an yang belum terdistribusikan atau yang disebut dengan gagal salur,” ujar Ace saat meninjau penyaluran bantuan sosial di Gedung Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Bandung, Soreang, Jumat (27/82021).

Ada beberapa penyebab bantuan tersebut gagal salur misalnya salah alamat, yang meninggal dimana jumlahnya sekitar 900-an dan juga yang pindah alamat. Ace meminta bantuan sosial yang melalui perbankan, yang menggunakan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) itu harus betul-betul bisa terdistribusikan kepada masyarakat.

“Kalau misalnya jumlahnya sampai 5.000 dalam satu kabupaten (yang gagal salur), itu kan besar sekali, bisa mencapai sekitar setengah miliar rupiah, itu kan nilai yang cukup besar,” ungkap Ace.

Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini mengaku baru bisa melakukan proses monitoring di lapangan karena sebelum-sebelumnya konsen di penyaluran. Katanya, karena uangnya cukup besar sehingga perlu kehati-hatian. Berdasarkan pemantauan di lapangan, Risma mengaku menemui banyak masalah misalnya terkait dengan data kependudukan penerima bantuan sosial.

“Alamat-alamat yang tidak jelas. Karena memang data yang saya lihat di data kependudukan memang hanya tercantum kampung apa, tidak ada RT RW,” ujar Risma.

Selain itu, Risma juga meminta data penerima bantuan yang sudah meninggal dunia untuk disesuaikan. Apalagi, selama pandemi Covid 19 banyak yang meninggal dunia. Namun, lanjut Risma, tidak serta merta langsung dihapus karena mungkin saja ada ahli waris yang membutuhkan dana bantuan tersebut.

“Tapi harus ada perbaikan data. Kalau tidak ada ahli warisnya itu bisa diganti baru, nanti tergantung daerah, karena keputusan untuk penerima manfaat itu ada di daerah bukan di kami,” jelas Risma.

Risma berharap Dinas Sosial Kabupaten Bandung dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung bisa segera melakukan perbaikan data. Pihaknya mengaku akan memantaunya.

“Senin Selasa mendatang dari kementerian mendata dengan dinsos, disdukcapil, Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). Dan mudah-mudahan yang hari ini Kartu Kesejahteraan Sosialnya sudah jadi di bank, bisa di distribusikan,” ungkap Risma.

Menurut Risma, Kementerian Sosial menjadwalkan perbaikan data dari daerah setiap bulannya. Katanya, perbaikan data dilakukan sampai minggu ketiga.

“Minggu ketiga tutup karena kita butuh proses pencairan di minggu ke empat untuk ke bank. Sehingga bulan berikutnya itu tepat di minggu pertama bank menerima data dari kami,” katanya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Nina Setiana mengaku akan melakukan tindak lanjut ke lapangan terhadap temuan masalah saat kunjungan Menteri Sosial RI dan sejumlah anggota DPR RI.

“Beberapa hal yang ditemukan itu terkait data-data yang sudah meninggal, ada NIK ganda, ada yang pindah dan lainnya. Pada Senin dan Selasa mendatang, akan kita tindaklanjuti dengan mengundang stakeholder yang memang terkait dengan proses penyelesaian masalahnya,” pungkas Nina.

(fik)

Loading...

loading...

Feeds