Usulan Pilkades Ditolak Mendagri, Bupati Bandung: Belum Bisa Saya Putuskan

DILANTIK: Sejumlah penjabat sementara kepala desa dilantik beberapa waktu yang lalu. (ist)

DILANTIK: Sejumlah penjabat sementara kepala desa dilantik beberapa waktu yang lalu. (ist)

POJOKBANDUNG.id, SOREANG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak usulan Bupati Bandung, Dadang Supriatna terkait Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.


Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengatakan, saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) resmi diperpanjang hingga 9 Agustus 2021, pihaknya langsung membuat surat yang ditujukan kepada Kemendagri agar Pilkades Kabupaten Bandung bisa berjalan.

Sebelumnya, Pilkades yang akan diikuti oleh 49 desa itu awalnya akan dilaksanakan pada 14 Juli 2021, namun diundur menjadi 28 Juli 2021, kemudian dijadwalkan ulang menjadi tanggal 4 Agustus 2021 dan kini kembali diundur hingga tanggal 11 Agustus 2021.

“Pilkades dan PAW itu ditunda yang seharusnya tanggal 11 Agustus 2021, diundur sampai dengan waktu yang belum bisa saya putuskan,” ujarnya di Soreang, Kamis (5/8/2021).

Dadang mengungkapkan, seharusnya Kabupaten Bandung berada di level 2. Namun karena ada aturan aglomerasi Bandung Raya, membuat Kabupaten Bandung menjadi level 4. Pria yang akrab disapa Kang DS itu mengaku tidak bisa berbuat apa-apa.

Baca Juga: Pilkades Kab Bandung Diundur, Biaya Politik Calon Kades Nambah Berat

“Belum bisa saya putuskan hari apa dan tanggal berapa (jadwal Pilkades yang baru). Karena kalau kita jadwal, bagaimana kalau tanggal 9 Agustus diperpanjang lagi. Sampai PPKM ini dicabut baru kita bisa melaksanakan,” tutur Kang DS.

Kang DS mengungkapkan tahapan Pilkades yang belum dilaksanakan yaitu kampanye selama tiga hari dan masa tenang selama tiga hari. Kata Kang DS, jadi tinggal tambah hari.

Baca Juga: Pilkades Terus Diundur, Bupati Bandung Sampaikan Permintaan Maaf

“Jadi kalau putusan dicabut, maka dalam waktu 6 hari kedepan langsung dilaksanakan,” ungkapnya.

“Kesiapan panitia sudah matang mengenai tanggal pelaksanaan dan sebagainya. Karena ini kebijakan pusat, ya tidak bisa menolak. Sebab pusat juga punya keinginan yang memang saya rasakan langsung, bahwa setelah ini ada peningkatan di kesembuhan dan penurunan keterisian tempat tidur,” pungkasnya.

(fik)

Loading...

loading...

Feeds