Pendapatan Pemprov Jabar Hilang Rp5 Triliun Selama PPKM

Sebanyak 1 juta data pekerja tahap pertama sudah mulai menerima dana BSU yang ditransfer langsung melalui rekening pribadi masing-masing pekerja. (ist)

Sebanyak 1 juta data pekerja tahap pertama sudah mulai menerima dana BSU yang ditransfer langsung melalui rekening pribadi masing-masing pekerja. (ist)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tak hanya menyebabkan hilangnya pendapatan masyarakat tapi juga di level pemerintah. Hal itu diakui Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.


Pemprov Jabar rata-rata kehilangan pendapatan sekitar Rp20 miliar per hari selama PPKM. Pria yang kerap disapa Emil ini menegaskan, berdasarkan hitungan Pemprov Jabar, secara total sudah sekitar Rp5 triliun pendapatan Jabar yang hilang.

“Kita kehilangan pendapatan cukup signifikan, sekitar Rp20 miliar per hari selama PPKM,” katanya dalam konferensi pers secara virtual diikuti Radar Bandung, Kamis (29/7/2021).

“Kami juga berkesesusahan, ada yang hilang puluhan ribu di jalanan, ada yang hilang ratusan ribu di warung kecil, ada yang hilang jutaan di restoran, ada yang hilang miliaran di perusahaan, ada yang hilang triliunan di level pemerintahan. semua mengalami kesusahan,” lanjutnya.

Kondisi itu kemudian menyebabkan anggaran sejumlah program terpaksa direfocusing atau dihilangkan. Dalam kesempatan itu, Emil tak merinci lebih detil program-program yang dimaksud.

Sebelumnya sempat disampaikan, Pemprov Jabar melakukan refocusing anggaran pembangunan 11 proyek infrastruktur sebesar Rp140 miliar untuk penanganan Covid-19. Anggaran sebesar Rp140 miliar tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dan suplemen bagi pasien yang menjalani isolasi mandiri (isoman).

Dalam kesempatan yang sama, Emil juga menyampaikan dukungannya terhadap para pengusaha di sektor pariwisata yang mengajukan keringanan pajak. Selama kewenangannya ada di bawah Pemprov Jabar, Emil menegaskan akan mengupayakan permintaan dari tersebut.

“Saya sangat mendukung, pokoknya dimana ada kemudahan untuk rakyat yang sedang susah kami mendukung. Terkait pembebasan beban pajak kalau itu kewenangannya di provinsi itu pastikan kita lakukan juga kemudahan, terus kita upayakan,” ungkapnya.

Baca Juga: Bantu Penanganan Covid-19, Bupati Bandung Sumbangkan Gajinya

“Misalkan, yang kewenangan pajak dari provinsi itu lakukan ada bebas tarif-progresif dari pokok tunggakan, persentase tunggakan juga tarifnya diturunkan, dan lainnya. kita paham daya beli masyarakat sedang turun,” imbuhnya.

Kendati demikian, Emil pun tetap mengakui bahwa kebijakan untuk meringankan pajak tersebut merupakan hal dilematis. Pasalnya, ketika Pemprov Jabar memberlakukan keringanan pajak, maka itu akan mengurangi pendapatan daerah.

Baca Juga: 11 Daerah di Jabar Terapkan PPKM Level 3, Ini Daftarnya

Pada gilirannya, lanjut Emil, berkurang pendapatan daerah akan berimbas pada sejumlah proyek pembangunan yang kemudian dinilai akan merugikan masyarakat.

“Kita juga sangat terdampak dan kita mencoba berempati kepada rakyat salah satunya di wilayah yang menjadi kewenangan pajak di provinsi. Walaupun jadi dilematis juga, dengan berkurangnya pajak pendapatan kita juga hilang dan rakyat juga kesusahan lagi, karena yang tadinya dijanjikan ada pembangunan melalui pajak jadi terhenti,” pungkasnya.

(muh)

Loading...

loading...

Feeds