Sekda Definitif Kab Bandung Dilantik sebelum Agustus, Ini Dia Sosoknya

WAWANCARA : Bupati Bandung, Dadang Supriatna saat diwawacarai tentang penentuan  Sekretaris Daerah (Sekda) definitif di Soreang. (FOTO: FIKRIYA ZULFAH/RADAR BANDUNG)

WAWANCARA : Bupati Bandung, Dadang Supriatna saat diwawacarai tentang penentuan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif di Soreang. (FOTO: FIKRIYA ZULFAH/RADAR BANDUNG)

POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengatakan, proses pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif akan dilakukan sebelum Agustus 2021.


Dadang mengumumkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif.

Keputusan tersebut diambil setelah keluar surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 821/3948/SJ tentang persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

“Maka saya umumkan, supaya tidak ada lagi pertanyaan dari warga atau wartawan. Yang akan menjadi sekda definitif adalah Cakra Amiyana yang sekarang menjabat kepala Bappeda Kabupaten Bandung,” ujar Dadang saat wawancara di Soreang, Selasa (27/7/2021).

Pria yang akrab disapa Kang DS itu mengungkapkan pelantikan Sekda definitif akan dilaksanakan sebelum memasuki Agustus 2021. Terkait dengan adanya kekosongan jabatan Cakra Amiyana sebelumnya, kata Kang DS, akan digelar open bidding atau upaya lainnya. Ia mengaku sudah mendapatkan persetujuan Mendagri untuk melaksanakan uji kompetensi.

“Maka apakah kondisi eksisting sekarang terjadi rotasi para eselon dua, kita lihat saja. Mungkin Pak Ami sebagai definitifnya adalah sekda, dan PLT nya sebagai kepala Bappeda,” jelas Dadang.

Kang DS menilai Cakra Amiyana adalah orang yang memahami kerangka APBD dan regulasi. Selain itu, pihaknya optimis Cakra Amiyana bisa bersinergi dengan semua Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Bandung.

“Pak Ami ini saya kira orang low profile. Sudah paham tentang Kabupaten Bandung dan sehingga tidak akan susah untuk terus melangsungkan kegiatan, terutama dalam melaksanakan visi misi terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis dan sejahtera (Bedas),” ungkapnya.

Baca Juga: PPKM Level 4 Diperpanjang, Pilkades Serentak di Kabupaten Bandung Diundur

Pakar Kebijakan Publik Universitas Parahyangan, Asep Warlan mengatakan sebagai pejabat yang berwenang, Sekda itu harus berhasil menyeimbangkan kepentingan birokrasi dan kepentingan kepala daerah.

“Nanti kan kemungkinan juga tidak hanya sekedar pelaksanaan program bupati dalam RPJMD, tapi juga akan ada kemungkinan perubahan jabatan dinas, kemudian juga ada promosi, rotasi, mutasi itu kan bagian dari tugas bupati sebagai PPK, sekda pejabat yang mendampingi,” tutur Asep saat dihubungi RadarBandung, Selasa (27/7/2021).

Baca Juga: Sekda Definitif Kabupaten Bandung Masih Teka-Teki, Ini Tiga Calon Kuat

Selain itu, Asep mengungkapkan sekda itu adalah pejabat tertinggi birokrasi jadi harus netral dari gangguan campur tangan politik. Meski demikian, sekda harus mampu membaca situasi dan keadaan politik.

“Karena sekda itu adalah wakil dari pemda ketika ada bahasan dengan dewan, misalnya terkait anggaran atau perda,” pungkasnya.

(fik)

Loading...

loading...

Feeds