Tak Kuat Lagi, Sektor Perhotelan Minta Relaksasi ke Pemerintah

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Lebih dari satu tahun pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia, berbagai aktivitas kemudian harus dikurangi untuk menekan angka penyebaran virus corona.


Salah satu pihak yang terdampak kondisi saat ini adalah pelaku usaha perhotelan dan restoran.

Di Jawa Barat, melalui Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI), mereka meminta pemerintah memberikan bantuan dan relaksasi izin agar usaha tetap bisa jalan untuk menghidupi ribuan pekerja.

Ketua PHRI Jabar, Herman Muchtar menuturkan, sejak pandemi terjadi pada Maret 2020, pemerintah telah meminta hotel dan restoran meminimalisir pengunjung untuk mengantisipasi penyebaran virus.

Pada sisi lain, PHRI setiap daerah berupaya berkontribusi dalam penerapan protokol kesehatan hingga percepatan vaksinasi.

Namun peraturan, baik dari pemerintah pusat atau daerah justru dianggap kian memberatkan. Bahkan penurunan tingkat hunian hotel yang rata-rata saat ini di bawah 5 persen per Juli 2021.

Kemudian, tidak diperbolehkannya makan di tempat atau dine in untuk restoran, rumah makan dan kafe mengakibatkan terjadinya penurunan omzet perusahaan secara drastis.

“Ini juga berdampak pada terjadinya PHK (pemutusan hubungan kerja) dan dirumahkannya karyawan,” kata Herman, Minggu (25/7).

Menurutnya, sektor pariwisata selama ini jadi sumber pendapatan tinggi pemda. Perputaran ekonomi dari keberadaan hotel dan restoran pun mampu menjaga sebuah daerah tumbuh.

Maka, PHRI Jabar meminta kebijakan fiskal yakni relaksasi atau penghentian sementara pembayaran beban pajak, baik itu pajak PHR (Pajak Hotel dan Restoran), Pph, Ppn, dan PBB spai dengan kondisi lebih baik. Lalu, penghentian sementara pembebanan biaya listrik atau PLN juga diberikan.

Untuk kebijakan moneter, PHRI Jabar berharap ada restrukturisasi kredit perbankan dan penghapusan (cut off) bunga pinjaman sampai dengan pulihnya ekonomi.

Pemerintah juga diminta mensubsidi pemakaian listrik termasuk menghilangkan abodemen atau biaya minimum, memberi ruang kepada pelaku usaha hotel dan restoran yang merupakan pelanggan premium PLN, untuk dapat kembali ke pelanggan biasa sehingga tarut dan abodemennya normal.

“Bagi pelaku usaha hotel dan restoran yang menurunkan daya sementara karena alasan efisiensi, maka menaikkan daya kembali tidak dipungut biaya dan diskon tarif listrik selama PPKM Darurat,” jelasnya.

Selain mensubsidi listrik, PHRI Jabar juga meminta pemerintah mensubsidi gaji karyawan yang terdampak, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kata Herman, selama ini banyak pekerja hotel dan restoran yang tidak mendapat gaji utuh karena pembatasan jumlah tamu. Padahal mereka layak mendapatkan bantuan karena menjadi sektor yang terdampak.

Ia harapkan pemerintah mengambil kriteria penerima bantuan berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan per tahun 2019, karena pada tahun 2020 perusahaan tidak mampu membayar biaya BPJS Ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, Herman menyebut, pemerintah diharapkan dapat memberikan subsidi retribusi sampah atau PD Kebersihan sebesar 50 persen dan juga subsidi pemakaian air bersih atau PDAM.

Untuk meningkatkan pendapatan bulanan, PHRI Jabar berharap pemerintah memberikan izin kegiatan MICE di hotel dengan pembatasan kapasitas maksimal 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Kemudian kegiatan pernikahan juga bisa kembali digelar dengan kapasitas maksimal 50 persen, dan memberikan izin dine in atau makan di tempat bagi restoran, rumah makan, dan kafe dengan pembatasan kapasitas maksimal 50 persen dan juga jam operasional hingga pukul 21.00 WIB.

“Diharapkan pemerintah dapat membuka akses penutupan jalan demi kelancaran akses wisatawan yang mengunjungi destinasi, mulai dari hotel, restoran, mall, dan lainnya. Harapan ini juga semoga dapat memperjuangkan untuk menurunkan persentase atau komisi bagi OTA yang saat ini memberatkan di masa pandemi,” tandasnya.

(fid)

Loading...

loading...

Feeds

1.296 Sekolah Menjadi Klaster Covid-19 Pasca PTM

POJOKBANDUNG.com- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyampaikan 42 persen satuan pendidikan di seluruh Indonesia sudah menerapkan pembelajaran tatap …