Pendapatan Daerah Provinsi Jabar Diprediksi Meleset dari Target, Kok Bisa?

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pada masa pandemi Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mengalami perlambatan pendapatan daerah. Pendapatan akhir 2021 yang ditargetkan sebesar Rp5,6 triliun diprediksi meleset.


Hal tersebut diakui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jabar Nanin Hayani Adam.

“Terjadi perlambatan dalam pendapatan sehingga diprediksi tidak akan mencapai target pada akhir tahun 2021 sebesar Rp5,6 triliun,” ungkap Nanin dalam keterangan ditulis yang diterima Radar Bandung, Minggu (25/7/2021).

“Realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat per tanggal 23 juli 2021, yakni pendapatan 40,91 persen dan belanja 39,82 persen,” imbuh Nanin.

Adapun, per Jumat (23/7/2021) lalu, realisasi anggaran Pemprov Jabar untuk penanganan Covid-19 sudah menyentuh 17,58 persen atau Rp204,5 miliar dari total anggaran Rp1,1 triliun. Khusus anggaran untuk insentif tenaga kesehatan (nakes) sebesar Rp57,7 miliar. Dari jumlah tersebut sekitar 58,15 persen atau setara Rp33,5 miliar sudah direalisasikan.

Baca Juga: Sebesar Ini Anggaran yang Disiapkan Pemkab Bandung untuk Mendukung Rekrutmen PNS

Nanin menegaskan, Pemprov Jabar berusaha untuk mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 untuk penanganan Covid-19 tersebut. Nanin melanjutkan, Pemprov akan memberikan bansos kepada masyarakat yang terdampak PPKM, seperti pelaku usaha yang tidak dapat melakukan aktivitas selama PPKM, pekerja seni, dan pekerja harian lepas.

“Sedangkan 1,9 juta Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) yang menerima bansos Pemda Provinsi Jabar pada 2020 sudah di-cover oleh pemerintah pusat,” katanya.

Baca Juga: Pemda Provinsi Jabar Intens Percepat Realisasi Anggaran Penanganan COVID-19

Sejauh ini, Nanin menyampaikan bahwa Pemprov Jabar sudah melakukan pergeseran anggaran dengan menambah Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp400 miliar pada 12 Juli 2021. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp144 miliar berasal dari penghentian sementara proyek strategis.

Pergeseran anggaran dilakukan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Jawa dan Bali yang dikeluarkan pada 2 Juli lalu.

“Memperbolehkan daerah untuk melakukan pergeseran anggaran jika anggaran untuk bantuan sosial dan dukungan PPKM Darurat di daerah tidak memadai,” pungkasnya.

(muh)

Loading...

loading...

Feeds