Uangnya Ada, Bayar Insentif Nakes Jabar Jangan Terlambat Lagi

NAKES : Seorang tenaga kesehatan saat keluar dari ruang Vaksinasi saat kegiataan Vaksinasi masal di Pasar Baru Trade Center, Kota Bandung. (FOTO: TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)

NAKES : Seorang tenaga kesehatan saat keluar dari ruang Vaksinasi saat kegiataan Vaksinasi masal di Pasar Baru Trade Center, Kota Bandung. (FOTO: TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat turut menyoroti soal keterlambatan pembayaran insentif untuk para tenaga kesehatan (nakes) yang menangani kasus Covid-19. Ia berharap, keterlambatan tersebut tak terulang di kemudian hari.


Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Ade Kaca menegaskan, insentif bagi para nakes ini harus mendapatkan prioritas dari Pemdaprov Jabar. Di masa pandemi, nakes memilikinya risiko tinggi untuk tertular. Karenanya, apa yang menjadi hak mereka harus segera disampaikan.

“Ketika mereka sudah bekerja dengan segala pengorbanannya maka haknya harus diberikan, uang nya kan ada kenapa harus jadi lambat, maka dari itu saya mendorong kepada Dinas Kesehatan agar kejadian ini jangan terulang kembali,” ungkapnya, Jumat (23/7/2021).

Ade mengatakan, keluhan para nakes di lapangan terkait keterlambatan insentif ini diakui sampai kepadanya. Contohnya di Kabupaten Garut. Ia menegaskan, resiko tinggi yang diemban oleh para tenaga kesehatan maka mempercepat pembayaran insentif nakes harus diprioritaskan di masa krisis pandemi Covid-19 seperti saat ini.

“Saya prihatin, di Kabupaten Garut ini menjadi persoalan yang barangkali perlu ada upaya perbaikan dari leading sektor dalam hal ini mungkin Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat agar para nakes ini betul-betul mendapatkan perhatian dari sisi hak nya,” katanya.

Sebelumnya, Pemdaprov Jabar berjanji akan menyelesaikan pembayaran intensif penanganan Covid-19 terhadap lebih dari 41.000 tenaga kesehatan (nakes) Jabar pada akhir bulan Juli ini. Nakes penerima terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, perawat dan tenaga medis lainnya, dengan besaran yang variatif.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar Nina Susana Dewi mengakui, pembayaran intensif bagi nakes sempat terhambat. Ia menegaskan, keterlambatan itu bukan disebabkan tidak adanya dana.

Akan tetapi, lanjutnya, itu terjadi lantara ada peraturan baru Kemenkes No 12/2021 dan perubahan nomenklatur dalam Permendagri yang baru turun pada April 2021. Di samping itu, faktor lainnya karena belum semua rumah sakit mengajukan pencairan.

“Perubahan aturan itu mengakibatkan harus adanya penyesuaian yang membutuhkan waktu. Jadi ini masalahnya teknis saja, hingga pertengahan Juli kemarin baru 34 persenan lebih yang terbayarkan,” katanya.

(muh)

Loading...

loading...

Feeds