Pilkades Kab Bandung Diundur, Biaya Politik Calon Kades Nambah Berat

DILANTIK : Sejumlah penjabat sementara kepala desa dilantik, beberapa waktu yang lalu.(ist)

DILANTIK : Sejumlah penjabat sementara kepala desa dilantik, beberapa waktu yang lalu.(ist)

POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Pengunduran jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Bandung membuat biaya politik para calon kepala desa membengkak.


Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kabupaten Bandung kembali mereschedule pelaksanaan Pilkades yang akan diikuti 49 desa tersebut. Awalnya Pilkades akan dilaksanakan pada 14 Juli 2021, kemudian diundur menjadi 28 Juli 2021.

Namun karena ada perpanjangan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, yang kini berganti istilah menjadi PPKM Level 4 di wilayah Jawa dan Bali, hingga 25 Juli 2021, membuat Pilkades Serentak dan Pilkades Pengganti Antar Waktu (PAW) digelar pada tanggal 4 Agustus 2021.

Calon Kepala Desa Arjasari, Rosiman mengatakan, bagi semua kandidat dan panitia pengunduran jadwal Pilkades itu cukup memberatkan dari segi finansial. Katanya, dari 14 Juli 2021 itu sudah disiapkan rencana anggarannya, misalnya untuk biaya pembuatan spanduk dan cost politik sehari-hari.

“Yang jadi pertimbangan itu cost politic sehari-hari, terus strategi yang direncanakan mesti berubah lagi,” ujar Rosiman saat dihubungi via telepon, Kamis (22/7/2021).

Karena penyebaran Covid 19 di setiap daerah itu ada levelnya, maka Rosiman menyarankan Pilkades digelar secara parsial. Dalam undang-undang, lanjut Rosiman, Pilkades itu dilakukan di tahun yang sama. Meski demikian, Rosiman mengaku akan menerima keputusan pengunduran jadwal Pilkades tersebut.

Bakal calon kepala desa PAW Desa Bandasari, Aloy Suryana mengakui pengunduran jadwal Pilkades ini membuat cost politiknya bertambah. Namun menurutnya, itu menjadi resiko saat mencalonkan diri menjadi kepala desa.

“Manakala penjadwalan misalnya seminggu lagi, ternyata jadi 20 hari, jadi bertambah,” ujar Aloy saat dihubungi via telepon, Kamis (22/7/2021).

Kata Aloy, diundurnya jadwal Pilkades itu merupakan keputusan pemerintah pusat. Jadi, sebagai masyarakat tentunya tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menerima keputusan tersebut. Namun, Aloy berharap pemerintah bisa memberikan kepastian yang jelas kepada masyarakat terkait jadwal Pilkades.

“Karena PPKM ditambah membuat jadwal Pilkades serentak disamakan dengan PAW Desa Bandasari yaitu tanggal 4 Agustus 2021,” katanya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Bandung, Firmansyah Lesmana mengatakan pengunduran jadwal Pilkades ini merupakan opsi yang tidak mengenakan. Akan tetapi langkah yang diambil Bupati Bandung ini merupakan hal yang lebih yang lebih tepat dan bijak. Dirinya berharap kedepannya tidak ada pemunduran jadwal Pilkades lagi.

“Kita harus menerima keputusan bupati tersebut. Tentu kami berharap bahwa 4 Agustus itu harus final,” ujar Firmansyah saat dihubungi RadarBandung, Kamis (22/7/2021).

Firmansyah mengungkapkan ada beberapa tahapan Pilkades yang sudah dilakukan. Kemudian dampak signifikan dari adanya perubahan jadwal itu adalah cost anggaran yang membengkak. Misalnya pertambahan hari maka biaya operasional panitia akan bertambah.

“Honornya bertambah, misal satu hari Rp25 ribu untuk satu panitia, yang mestinya tiga minggu sekarang harus delapan minggu,” ungkap Firmansyah.

Kemudian yang tak kalah penting itu kaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jika jadwalnya tanggal 28 Juli kemudian diubah menjadi 4 Agustus, kata Firmansyah, DPT itu juga harus ada perubahan. Namun, yang jadi masalah itu adalah harus dilakukan pendataan ulang dan itu memerlukan payung hukumnya.

“Bagaimana saudara-saudara kita, apakah masuk atau tidak hak pilih per 8 Agustus atau cukup di 28 Juli saja hak pilihnya,” pungkas Firmansyah.

(fik)

Loading...

loading...

Feeds