DPRD Jabar Dorong Percepatan Vaksinasi pada Pelajar Agar Terbentuk Herd Immunity

DISUNTIK VAKSIN: Seorang tenaga kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada siswi di SMPN 2 Bandung, Rabu (14/7/2021). (FOTO: TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)

DISUNTIK VAKSIN: Seorang tenaga kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada siswi di SMPN 2 Bandung, Rabu (14/7/2021). (FOTO: TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Dengan diberikannya vaksin kepada pelajar, diharapkan herd immunity bisa segera tercapai. Anggota DPRD Jabar Arif Hamid Rahman mengatakan, jika herd immunity bisa tercapai, harapannya laju penambahan angka covid-19 bisa ditekan.


“Meskipun untuk sementara pembelajaran tatap muka (PTM) belum akan dilaksanakan, namun hal ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan,” ujar Arif.

Disinggung mengenai apakah imunisasi ini aman untuk anak-anak, Arif mengatakan dirinya tidak dalam kapasitas untuk berkomentar. Sebagai orang awam terhadap ilmu kesehatan, Arif menyerahkan semua kepada pihak yang lebih berkompeten.

“Dalam hal ini, saya menyerahkan semua kepada Dinas Kesehatan, yang leih paham mengenai efek samping dan manfaat dari vaksin itu sendiri. Jika memang baik dan aman untuk anak-anak, tentu saja saya mendukung,” terangnya.

Di sisi lain, Arif mengatakan sebagai anggota DPRD, dirinya juga punya kewajiban untuk menyukseskan program pemerintah. Terlebih dalam upaya penanganan Covid-19 ini.
Arif mengatakan, pendidikan memang merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dari pandemi Covid-19 ini.

“Karena yang terbaik adalah sekolah tatap muka,” tambahnya.

Sebenarnya, lanjut Arif, DPRD Jabar sudah pernah membahas mengenai kemungkinan sekolah tatap muka dengan cara dijadwal dan digilir. Sehingga anak bisa bersosialisasi namun di sisi lain prokes tetap bisa berjalan.

“Karena anak-anak dan orang tua sudah sampai kepada titik jenuh sekolah dari rumah,” tuturnya.

Di sisi lain, Arif memaklumi jika ada kekhawatiran sekolah menjadi klaster baru. Arif sendiri mengaku khawatir akan hal itu.
Terkait penegakan hukum selama PPKM Darurat, Arif mengatakan, jika ada pelanggaran akan lebih baik jika sanksi yang diberikan tetap manusiawi.

“Jangan sampai kejadian seperti tukang bubur yang pendapatannya tidak seberapa, harus didenda sampai Rp5 juta. Itu kan juga tidak manusiawi,” terangnya.

Semestinya, lanjut Arif, kalau mau menjatuhkan sanksi yang lebih edukatif agar masyarakat tidak dirugikan. Arif menegaskan, jika PPKM diperpanjang, maka harus ada solusi konkret dari pemerintah untuk membantu bh masyarakat.
Meskipun Gubernur Jabar mengaku APBD devisit dan tidak mampu lagi membiayai warga tidak mampu.

(mur)

Loading...

loading...

Feeds