PKL Pasar Tagog Kecewa, Pemkab Bandung Barat Menghindar Audiensi

AUDIENSI : Puluhan pedagang kaki lima mencermati penjelasan dari pihak terkait di depan gedung bupati, di Ngamprah belum lama ini. (FOTO: HENDRA HIDAYAT RUSDAYA/RADAR BANDUNG)

AUDIENSI : Puluhan pedagang kaki lima mencermati penjelasan dari pihak terkait di depan gedung bupati, di Ngamprah belum lama ini. (FOTO: HENDRA HIDAYAT RUSDAYA/RADAR BANDUNG)

POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Puluhan pedagang kaki lima (PKL) Pasar Tagog, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat kecewa. Pasalnya, audiensi dengan Pemkab Bandung Barat soal pembongkaran kios batal dilakukan.


Para pedagang beranggapan, pihak terkait enggan menanggapi aspirasi. Padahal prosedur telah semuanya ditempuh yakni melayangkan surat kepada Kadis Indag, Kadishub, Satpol PP dan PUPR.

“Meski sebelumnya telah menyanggupi untuk hadir dalam audiensi dengan kami (PKL), tapi nyatanya tidak datang. Jelas kami kecewa,” kata Ketua PKL Pos Wetan, Hilman Ditiya.

Dia menjelaskan, kedatangan PKL Pasar Tagog ini tak lain untuk memperjuangkan nasib mereka usai dibongkarnya sejumlah kios yang selama 20 tahun ini dijadikan tempat mata pencahariannya.

“Harapan kami ingin bisa berjualan lagi di ruko, itu saja,” ucapnya.

Agar bisa kembali berjualan, para pedagang kaki lima ini siap menerima apapun kebijakan baik dari dari pemerintah maupun pengelola yang memiliki lahan.

“Kami siap mengikuti aturan pemerintah, termasuk menata kawasan tempat kami berdagang agar lebih tertata dan rapih,” tandasnya.

Baca Juga: Puluhan Kios Dibongkar, PKL Pasar Tagog Bingung Cari Nafkah

Tidak hadirnya pihak terkait dalam audiensi yang telah dijadwalkan dengan para PKL, mendapat sorotan dari pihak Legislatif.

Anggota Komisi 2 DPRD KBB, Dadan Supardan, sangat menyayangkan tidak adanya sosialisasi dari Pemda KBB terkait pembongkaran kios PKL di lahan milik H. Mustopa yang berdekatan dengan Pasar Tagog Padalarang.

“Harusnya, mencari solusi terbaik untuk mereka. Lakukan tabayyun dulu, sebelum pembongkaran,” ujar politisi dari Fraksi Golkar ini.

Baca Juga: Terjaring Operasi Yustisi, PKL dan Perusahaan di Kabupaten Bandung Didenda

Dadan menegaskan, dalam persoalan itu jangan sampai ada yang dirugikan. Terlebih di masa pandemi Covid-19, sebaiknya mereka dibantu jangan malah ditambah harus menghadapi kesulitan.

“Aspirasi mereka harus diakomodir dan didengarkam pula keluhan-keluhannya. Insha Allah kita juga akan memediasi, selama itu bisa membantu untuk kebaikan semuanya,” pungkasnya.

(kro)

Loading...

loading...

Feeds