Terjaring Operasi Yustisi, PKL dan Perusahaan di Kabupaten Bandung Didenda

SIDANG: Sejumlah orang mengikuti sidang operasi yustisi di Kantor Kecamatan Baleendah. (FOTO: FIKRIYA ZULFAH/RADAR BANDUNG)

SIDANG: Sejumlah orang mengikuti sidang operasi yustisi di Kantor Kecamatan Baleendah. (FOTO: FIKRIYA ZULFAH/RADAR BANDUNG)

POJOKBANDUNG.com, BALEENDAH – Petugas gabungan menjaring puluhan pelanggar protokol kesehatan (prokes) saat gelar operasi yustisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.


Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bandung, Kawaludin mengatakan, selama PPKM Darurat, Satpol PP bersama kepolisian, TNI, kejaksaan dan pengadilan ditugaskan untuk melakukan operasi yustisi.

“Tujuannya meningkatkan ketaatan prokes masyarakat, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang sudah diterbitkan dari mulai Imendagri, Kepgub, kemudian surat edaran bupati,” ujar Kawaludin saat ditemui di Kantor Kecamatan Baleendah, Kamis (15/7/2021).

Jika ada masyarakat atau perusahaan yang terbukti melanggar, maka akan dikenai sanksi tindak pidana ringan (tipiring) dan harus menjalani sidang pengadilan. Diakui Kawaludin, pelanggar PPKM darurat memang belum bisa tertangani semua.

“Mudah-mudahan, setelah ada yang terkena razia itu memberikan efek domino terhadap perorangan maupun korporat yang lainnya, agar bisa meningkatkan ketaatannya dalam menjalankan protokol kesehatan,” tutur Kawaludin.

Untuk kriteria pelanggar yang akan mendapatkan sanksi yaitu pertama pelanggar protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, kemudian perusahaan yang beroperasi dengan kapasitas karyawan lebih dari 50 persen, dan juga tempat yang tidak menyediakan sarana prokes, seperti handzinitizer. Kawaludin mengungkapkan, uang hasil denda tersebut akan masuk ke kas negara.

Baca Juga: Ini 8 Obat yang Resmi Diizinkan BPOM untuk Obat Terapi Pasien Covid-19

Di lokasi yang sama, Kabid Penegakkan Peraturan Perundang-Undang Daerah Satpol PP Kabupaten Bandung, Oki Suyatno menambahkan, sejak hari pertama gelaran operasi yustisi yaitu pada 6 Juli 2021, tercatat 56 pelanggar dan yang sudah mengikuti persidangan sebanyak 23 pelanggar.

“Sebetulnya yang masuk ke PN itu 70-an, jadi mungkin ada yang polres mandiri, ada yang polsek. Jadi tidak hanya sebatas yang satgas gabungan,” ujar Oki.

Loading...

loading...

Feeds