PPKM Darurat, Ini Permintaan KSPSI Jabar

ILUSTRASI PEKERJA

ILUSTRASI PEKERJA

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Roy Jinto meminta pemerintah daerah untuk benar-benar mengawasi perusahaan esensial dan kritikal terkait pemberlakuan work from home (WFH) pada masa PPKM Darurat di Jawa Barat.


Roy mendorong pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kepada pihak pabrik atau perusahaan jika ada yang tetap mempekerjakan buruhnya diluar ketentuan pembatasan PPKM Darurat.

“Kita meminta pemerintah tegas dalam memberikan sanksi bagi perusahaan diluar Industri Esensial maupun Kritikal yang tetap mempekerjakan buruhnya atau tidak WFH dalam masa PPKM Darurat ini,” ungkapnya, Minggu (4/7).

Diketahui, seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat diputuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat dari tanggal 3-20 Juli 2021.

Selama lebih dari dua pekan itu terdapat sejumlah sektor yang dibatasi selama PPKM darurat berlaku, perkantoran yang bergerak di sektor non-esensial wajib menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah secara penuh.

Sementara untuk sektor esensial, pekerja yang boleh bekerja dari kantor atau work from office (WFO) maksimal 50 persen. Sektor esensial di antara meliputi keuangan dan perbankan, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan, industri orientasi ekspor dan lainnya.

Adapun, sektor kritikal diperbolehkan WFO 100 persen dengan protokol kesehatan ketat. Sektor kritikal yang dimaksud diantaranya energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman, dan penunjangnya, petrokimia, semen, obyek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, dan lainnya.

“Hanya sektor industri esensial 50 persen WFH dan sektor industri kritikal WFO 100 persen, sedangkan diluar kedua sektor industri tersebut WFH 100 persen, termasuk mall ditutup,” katanya.

“Sementara, teman-teman buruh yang bekerja di luar kedua sektor industri tersebut sangat resah karena tidak diliburkan oleh perusahaan walaupun PPKM Darurat, sedangkan kita ketahui klaster perkantoran, pabrik sudah banyak yang terpapar Covid-19,” imbuh Roy.

Oleh karena itu, Roy melanjutkan, dibutuhkan ketegasan pemerintah untuk tidak pandang bulu dalam penanganan pandemi ini, dalam hal ini bisa diimplementasikan dengan pemberian sanksi kepada pihak perusahaan yang tidak mematuhi kebijakan pemerintah tersebut.

“Di samping kesadaran masyarakat melaksanakan protokol kesehatan, tidak kalah penting ada ketegasan pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan PPKM Darurat,” katanya.

Jika pemerintah tidak tegas, Roy khawatir bahwa penanganan pandemi melalu PPKM Darurat ini tidak akan efektif. Di samping pemberian sanksi, pemerintah juga diharapkan benar-benar membatasi mobilitas.

“Jangan nanti saling tumpang tindih kebijakan Menteri Perindustrian mengeluaran izin mobilitas operasional industri lain yang bukan industri esensial maupun kritikal, hal tersebut akan memperlihatkan tidak satu kebijakan ditubuh pemerintah dalam implementasi PPKM darurat ini,” terangnya.

“Ini akan berdampak tidak berjalan efektif PPKM darurat ini, karena mobilitas buruh diindustri non-esensial maupun kritikal sangat besar, khususnya perusahaan-perusahaan industri padat karya,” pungkas Roy.

(muh)

Loading...

loading...

Feeds