Menhub Budi Karya Sumadi Dukung Implementasi Inpres Nomor 02/2021

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK aktif menjalin koordinasi dengan berbagai Kementerian dan Lembaga terkait implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 02/2021. Salah satunya dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).


Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo didampingi jajaran Dewas dan Direksi menggelar audiensi virtual yang dihadiri Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Anggoro menyampaikan, pihaknya siap bekerjasama dengan Kemenhub untuk mendorong implementasi Inpres 02/2021.

Anggoro juga mengusulkan dukungan dari Kemenhub berupa edaran kepada perusahaan transportasi online dan transportasi darat serta sosialisasi bersama, tentang jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Dinas Perhubungan di 34 provinsi dan mengusulkan kepastian perlindungan bagi Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) di jajaran Kemenhub.

Audiensi kali ini juga sekaligus mencetuskan komitmen Kemenhub dan BPJAMSOSTEK untuk menjalin Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada ruang lingkup transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian di bawah Kemenhub dan integrasi data. Integrasi data ini dilakukan agar kedua belah pihak dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Lebih lanjut Anggoro menjelaskan, pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini dalam memberikan rasa aman, dan menjamin kesejahteraan pekerja.

“Apalagi kalau kita lihat, Kemenhub membawahi berbagai jenis usaha transportasi, yang bisa dibilang memiliki risiko kerja yang cukup tinggi. Mengharuskan pelaku usaha untuk memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan adalah solusi untuk memberikan kenyamanan dalam bekerja dan kepastian masa depan yang sejahtera,” tutur Anggoro.

Baca Juga: Menteri BUMN, Erick Thohir Serukan Jajaran dan Anak Perusahaan Tertib Program BPJamsostek

Sementara itu, Menhub, Budi Karya Sumadi menyatakan, pihaknya siap mendukung implementasi Inpres 02/2021 dengan menjalin PKS, dan membuat Surat Edaran serta sosialisasi bersama terkait implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kami juga akan mendaftarkan PPNPN yang ada di jajaran Kemenhub, jika memang belum tersedia anggaran, maka akan kami anggarkan pada anggaran tahun berikutnya,” tegasnya.

Berdasarkan data, terdapat setidaknya 24 ribu lebih PPNPN di jajaran Kemenhub. Namun belum ada otomatisasi terkait pendaftaran jaminan sosial ketenagakerjaannya.

Baca Juga: Gencarkan Implementasi Inpres 2/2021, BPJS Ketenagakerjaan Audiensi Virtual dengan Kemenhub

Terpisah, Kepala BPJAMSOSTEK Bandung Soekarno Hatta, Efa Zuryadi menambahkan, membekali para pekerja di sektor transportasi dengan jaminan sosial ketenagakerjaan sama artinya sudah berkontribusi dalam pembangunan perekonomian nasional, yang tentu erat kaitannya dengan sektor transportasi.

“Kami harap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di bidang transportasi bisa segera terealisasi, sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat,” pungkas Efa.

(*/arh)

Loading...

loading...

Feeds