Kabupaten Bandung Alokasikan Dana Puluhan Miliar untuk PPKM Darurat

ILUSTRASI PPKM - Petugas menyemprotkan cairan disinfektan  di wilayah Kampung Ciburial, Desa Cibogo, Lembang. (FOTO: TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)

ILUSTRASI PPKM - Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di wilayah Kampung Ciburial, Desa Cibogo, Lembang. (FOTO: TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)

POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Untuk mempersiapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, Pemkab Bandung membuat Perbup Parsial untuk pengalokasian anggaran sebesar Rp80 miliar.


Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengatakan Pemkab akan meminjam anggaran belanja pegawai untuk menunjang pelaksanaan PPKM darurat.

“Kita terpaksa menarik dulu belanja pegawai yang bulan November-Desember 2021 untuk kegiatan penanganan Covid 19, karena kondisinya memang sangat memprihatinkan. Kita sudah bikin lagi Peraturan Bupati (Perbup) parsialnya,” ujar Dadang Supriatna di Soreang, Kamis (1/7/2021).

Dadang mengaku sudah melakukan rapat bersama sekretaris daerah dan perangkat daerah dalam rangka persiapan pelaksanaan PPKM darurat.

Menurutnya, ada sejumlah kriteria pada PPKM darurat, misalnya untuk kegiatan proyek akan tetap berjalan dengan mengetatkan protokol kesehatannya.

Selain itu, pelayanan yang berkaitan dengan keuangan dan publik, ungkap Dadang, harus tetap ada dengan menerapkan Work From Office (WFO).

“Tetap diperketat protokol kesehatannya, seperti memakai dua masker. Berdasarkan instruksi, rencananya (PPKM darurat) dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 20 Juli 2021,” kata Dadang.

Kabupaten Bandung sendiri akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), yang diikuti 49 desa, pada 14 Juli 2021.

Ia katakan, digelar atau tidaknya Pilkades akan dibahas dalam rapat. “Apakah Pilkades diundur atau tetap dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan dan lain sebagainya, ini lagi dibahas, hari ini kita akan tetapkan,” ungkap Dadang.

Saat ini yang menjadi prioritas, adalah pengadaan peti jenazah dan kain kafan. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bandung untuk menentukan pengadaan tenda darurat.

“Apakah kita perlu menyediakan tenda darurat atau seperti apa. Tapi yang jelas RSUD Otista akan kita efektifkan, ada  234 bed yang kita optimalkan. Jadi tidak ada lagi pasien yang mengantre di rumah sakit,” tuturnya.

Dadang menceritakan pengalamannya saat kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan untuk saudaranya. Menurutnya, hal tersebut merupakan kejadian luar biasa dan berharap tidak akan kembali terulang.

“Kejadian kemarin adik sepupu saya, jangankan masyarakat, saya seorang bupati meminta untuk dirawat, ini saudara saya sampai meninggal dunia,” jelasnya.

“Harus ada optimalisasi peran serta Satgas, kita sudah ada Satgas daerah sampai tingkat RT, para camat harus bekerja maksimal, termasuk operasionalnya kita akan keluarkan,” katanya. (fik)

Loading...

loading...

Feeds