Butuh Rp900 Miliar Jika Mau Lockdown Tingkat RT di Jabar

ILUSTRASI PPKM - Petugas menyemprotkan cairan disinfektan  di wilayah Kampung Ciburial, Desa Cibogo, Lembang. (FOTO: TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)

ILUSTRASI PPKM - Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di wilayah Kampung Ciburial, Desa Cibogo, Lembang. (FOTO: TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah pusat mewacanakan ihwal penerapan PPKM darurat (lockdown) tingkat RT, untuk mencegah penyebaran Covid-19. Akan tetapi, wacana tersebut nampaknya belum secara resmi beroperasi di daerah, karena menunggu kajian teknis.


Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memperhitungkan asumsi kebutuhan anggaran sebesar Rp900 miliar jika semua RT dilockdown.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjelaskan, penghitungan kebutuhan anggaran seiap RT yang dilockdown sekitar Rp3,5 juta per hari. Asumsinya, satu RT dihitung ada 100 KK, penduduk miskin 30 persen dan relawan tracing sebanyak lima orang.

Kata Emil sapaan Ridwan Kamil, anggaran tersebut memuat untuk makan keluarga, honor relawan, APD untuk relawan, disinfektan, pemenuhan sarana cuci tangan, masker, hazmat hingga vitamin bagi relawan.

“Kita sudah menghitung, jika mau melockdown satu RT, dengaan jumlah KK rata rata di Jabar, per RT butuh dana sekira 3,5 juta per hari. Kalau seluruh (RT sekira 90 ribu sampai 100 ribu RT) Jabar dilockdown, butuh Rp900 miliar,” ucap Emil, Rabu (30/6/2021).

“Penghitungan dilakukan lagi dengan rataan RT yang saat ini masuk kategori zona merah sebanyak 731 RT. Maka, jumlah anggaran yang harus siap sebesar Rp 2,4 miliar per hari,” sambungnya.

Emil mengaku, akan segera merumuskan pembagian pemenuhan anggaran tersebut mulai dari sumber kas kelurahan, Pemerintah kabupaten atau kota hingga Pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat.

“Intinya biaya berjenjang dan dikonsultasikan apakah pemerintah pusat juga bertanggungjawab dalam pembiayaan jika ada ppkm mikro. Yang kita ketahui ketahanan anggaran itu satu RT kurang lebih butuh Rp 3 jutaan (per hari). Kalau ada 730-an RT (sona merah yang dilockdown) di jabar Rp 2,5 miliar per hari,” terangnya.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa kebijakan lockdown atau PPKM level provinsi merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Meski sudah melakukan penghitungan kebutuhan anggaran, kebijakan lockdown RT melalui kebijakan PPKM darurat samapi saat ini belum berjalan.

“Lockdown di level RT dan RW tidak dan belum di level kabupaten kota dan provinsi. Kalau lockdown sudah dilakukan, semua orang tidak boleh pergi. Urusan suplai pangan, kebutuhan primer harus diperhaikan oleh RT RW sampai level kelurahan, camat Bupati baru ke gubernur dan presiden,” kata dia.

“Apa itu definisi PPKM darurat. Akan diumumkan besok detilnya. Itu keputusan nasionalnya. Mengenai kebijakan tempat wisata, toko, mal saya belum bisa sampaikan karena kami akan dapat petunjuk protokolnya nanti sore sampai malam (dari pemerintah pusat),” lanjutnya.

Sebelum prograrm PPKM darurat berlanjut, Emil menyebut, pekan ini finalisasi program yang memfokuskan pada sistem tracing. Setiap RT wajib menyetorkan satu nama pelacak Covid-19. Mereka akan segera dilatih dan segera bertugas untuk melacak kontak erat yang terpapar Covid-19 untuk dites.

(muh)

Loading...

loading...

Feeds