Pilkades Kabupaten Bandung Sedot Dana Rp95 M, Dewan: Harus Lahirkan Kepala Desa Berkualitas

DILANTIK : Lima orang Penjabat Sementara kepala desa dilantik beberapa waktu yang lalu.(IST)

DILANTIK : Lima orang Penjabat Sementara kepala desa dilantik beberapa waktu yang lalu.(IST)

POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Habiskan dana hingga Rp9,5 miliar, gelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Bandung harus bisa terhindar dari polemik sekecil apapun.


Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, Acep Ana mengatakan, panitia Pilkades harus berhati-hati dalam melakukan setiap proses pemilihan. Mulai pembentukan susunan panitianya harus sesuai dengan aturan. Kata Acep, jika panitianya cacat maka hasilnya pun akan cacat.

“Penyelenggara Pilkades harus menjaga netralitas, itu adalah harga mati, sebab salah satu pemicu munculnya masalah diduga karena ketidaknetrallan,” ujar Acep saat dihubungi via telepon, Minggu (20/6/2021).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta panitia bisa menemukan dan menutup sekecil apapun potensi munculnya masalah. Kata Ana, jangan sampai terjadi polemik dibelakang atau diakhir tahapan Pilkades.

“Pendaftaran atau penyampaian administrasi itu harus dilakukan dengan benar dan baik, jangan sampai ada celah yang menciptakan masalah di belakang. Misalnya mengenai ijazah harus diverifikasi betul-betul, jangan sampai ada gugatan, seperti yang terjadi pada pilkades sebelumnya,” tutur Acep.

“Kemudian jumlah calon di setiap desa, harus sesuai aturan yaitu minimal dua calon dan tidak boleh lebih dari lima calon. Misal, calonnya kurang dari dua maka harus menunggu 20 hari, untuk penerimaan kembali supaya bisa menghasilkan dua calon, jika masih belum ada calon maka Pilkades mundur sampai waktu yang ditentukan kembali. Sementara jika calonnya lebih dari lima, maka harus ada seleksi oleh panitia,” paparnya.

Baca Juga: Ratusan Nakes di Kabupaten Bandung Terpapar Covid-19, Dinkes Khawatirkan Ini

Di Kabupaten Bandung akan ada 49 desa yang menggelar Pilkades. Rencananya terlaksana pada 14 Juli 2021. Acep meminta gelaran pesta demokrasi itu bisa digelar dengan sukses tanpa hambatan dan bisa melahirkan para kepala desa yang memiliki kualitas, mampu membangun desa dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

“Anggaran Pilkades Kabupaten Bandung lebih tinggi dari kabupaten/kota lainnya, seperti Garut, Sumedang atau Kabupaten Bandung Barat. Ini merupakan perhatian dari pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi gelaran Pilkades agar berjalan sukses. Hal tersebut harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik oleh para panitia Pilkades, walaupun saat ini memang agak berbeda pelaksanaannya, karena ada pandemi sehingga protokol kesehatan harus ditaati,” ungkap Acep.

Baca Juga: Kabupaten Bandung Optimalkan Penanganan Sampah, Begini Caranya

Sementara itu, Ketua Asosiasi Badan Permusyawatan Desa (BPD) Kabupaten Bandung, Firmansyah Lesmana menambahkan, dengan adanya pandemi Covid-19, pelaksanaan Pilkades hanya memiliki kendala teknis saja. Jadi, ungkap Firmansyah, setiap kegiatan musyawarah dan mufakat tidak bisa menghadirkan banyak orang.

Loading...

loading...

Feeds