Polresta Bandung Bongkar Sindikat Pembuat Dokumen Palsu, Pelanggan dari Berbagai Kalangan

UNGKAP KASUS: Polresta Bandung menangkap sindikat kejahatan pencetakkan dokumen palsu di Mapolresta Bandung, Soreang, Senin (14/6/2021). (FOTO: FIKRIYA/ RADAR BANDUNG)

UNGKAP KASUS: Polresta Bandung menangkap sindikat kejahatan pencetakkan dokumen palsu di Mapolresta Bandung, Soreang, Senin (14/6/2021). (FOTO: FIKRIYA/ RADAR BANDUNG)

POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Jajaran Satreskrim Polresta Bandung berhasil membongkar bisnis pencetakan dokumen penting palsu, yang setiap bulannya bisa meraup untung hingga belasan juta.


Kapolresta Bandung, Kombes Pol Hendra Kurniawan mengatakan, dalam melakukan aksinya ketiga orang pelaku, yaitu RFH (25), RMK (25), MBI (24), menggunakan sebuah website yang diberi nama Berkah Dokumen. Kata Hendra, dalam website tersebut pelaku menuliskan kemampuannya yang bisa mencetak atau menerbitkan dokumen apapun sesuai dengan permintaan.

“Dokumen yang dipalsukan itu bermacam-macam, ada ijazah S1, ijazah S2, ijazah SMK, KTP, KK, buku nikah, sertifikat tanah, dan BPKB dan STNK. Pokoknya segala macam bisa,” ujar Hendra saat pres realease di Mapolresta Bandung, Soreang, Senin (14/6).

Kejahatan pemalsuan dokumen tersebut berhasil diungkap saat jajaran Satreskrim Polresta Bandung melakukan kegiatan patroli cyber dan menemukan website Berkah Dokumen tersebut. Setelah penemuan tersebut, dilakukan penangkapan terhadap ketiga pelaku.

“Lokasinya ada di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, mereka sudah beroperasi kurang lebih dua tahun, dimana rata-rata dalam satu bulan penghasilan mereka itu antara Rp10 juta sampai Rp15 juta,” ungkap Hendra.

Baca Juga: Berantas Premanisme, Polresta Bandung Tingkatkan Pengawasan

Hendra menjelaskan bahwa pemohon dari dokumen palsu itu datang dari berbagai kalangan. Jadi, pada awalnya pemohon memasuki website Berkah Dokumen kemudian diarahkan untuk berkomunikasi melalui aplikasi pesan singkat. Jika ingin memesan maka syaratnya adalah wajib membayar uang muka sebesar 50 persen dari biaya yang harus dikeluarkan.

“Begitu dia (pemohon) bayar, akan dikerjakan selama dua hari, nanti barang tersebut akan dikirim kemudian pembayaran akan dilakukan pelunasan. Untuk pengiriman menggunakan jasa ekspedisi,” jelas Hendra.

Hendra mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan iming-iming dari pihak-pihak yang mengaku memiliki kewenangan untuk menerbitkan dokumen resmi. Hendra menegaskan bahwa dokumen resmi itu dikeluarkan oleh institusi resmi.

Baca Juga: 10 Hari, Polisi Tangkap 42 Tersangka Kriminal

“Pasal yang diterapkan yaitu 264 sub 263 jo 55 jo 56 KUHPidana dimana ancaman hukumannya paling lama delapan tahun,” kata Hendra.

Sementara itu, salah seorang pelaku, RFH (25) mengatakan, belajar membuat dokumen-dokumen resmi itu dilakukan secara mandiri atau otodidak. Dirinya mengaku hanya lulusan sekolah menengah kejuruan.

“Awalnya dari pesanan temen-teman, minta tolong awalnya, terus saya menyanggupi. Biayanya dari Rp500 ribu ribu sampai Rp1 juta. Ijazah sarjana yang paling mahal, sementara KTP dan KK paling banyak dipesan,” pungkasnya.

(fik)

Loading...

loading...

Feeds