Lembaga Pendidikan Akan Dikenai PPN, Begini Reaksi DPR RI

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKBANDUNG.com – Anggota DPR RI Komisi X Illiza Sa’aduddin menyebut, rencana pemerintah akan mengenakan pajak bagi pendidikan dinilai akan mematikan lembaga pendidikan swasta.


“Kami menilai, tindakan pemerintah ini juga akan mematikan lembaga-lembaga pendidikan swasta,” ujarnya dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (12/6/2021).

Tak hanya itu, rencana pemerintah tersebut juga dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan kualitas pendidikan lembaga swasta.

“Dengan memberikan PPN akan membuat pendidikan swasta kalah bersaing dan mematikan kreativitas mereka,” terang Illiza.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga menilai rencana pemerintah tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi.

“Di mana mengharuskan masyarakat berhak mendapatkan pendidikan,” ucapnya.

Oleh karena itu, anak buah Suharso Monoarfa itu menilai rencana tersebut harus dibatalkan. Rencana pemerintah ini tentu bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945 ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Baca Juga: Simak, Berikut 13 Item Sembako yang Bakal Terkena Pajak

Illiza menegaskan pihaknya mendesak pemerintah untuk segera membatalkan rencana tersebut. Apalagi, rencana tersebut muncul di tengah kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang saat ini akibat pandemi Covid-19.

“Kita mendesak pemerintah membatalkan rencana pajak pendidikan tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, rencana pajak pendidikan tersebut diatur dalam draf RUU revisi UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Rencanana pemungutan PPN dalam jasa pendidikan tertuang dalam Pasal 4A. Pasal tersebut menghapus jasa pendidikan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN.

Baca Juga: CORE Minta Pemerintah Hati-hati Terapkan PPN Sembako, Efeknya Bisa Begini

Adapun jasa pendidikan yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan PMK 011 Tahun 2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, antara lain PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, hingga bimbel.

Selain jasa pendidikan, jasa tenaga kerja dan jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri bakal dikenai PPN.

(pojoksatu)

Loading...

loading...

Feeds