Sering Bolos Kerja, Tiga PNS di Kabupaten Bandung Dipecat

ILUSTRASI

ILUSTRASI

RADARBANDUNG.id, SOREANG – Pemerintah Kabupaten Bandung memecat tiga Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemecatan itu karena ketiga abdi negara tersebut sering bolos kerja tanpa alasan yang jelas.


Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Wawan A Ridwan mengatakan, total ada sepuluh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang mendapatkan sanksi.

“Tiga orang diantaranya diberi sanksi pemberhentian kerja karena ketidakhadiran dan sisanya diberikan sanksi kategori sedang dan ringan,” ujar Wawan saat dihubungi Radar Bandung, Kamis (10/6/2021).

“PNS Golongan III. Itu di tahun 2020 dan sebelum-sebelumnya juga ada, PNS yang dipecat karena tidak masuk tanpa keterangan,” sambungnya.

Berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, jika tidak masuk tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih, dikenakan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Baca Juga: Ada ASN Positif Covid-19, Fasilitas dan Area Publik Gedung Sate Kembali Ditutup Sementara

Wawan mengungkapkan, sebelum mengambil keputusan pemecatan, BKPSDM Kabupaten Bandung telah mencoba melakukan pembinaan terlebih dahulu. Artinya, yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Namun, kata Wawan, jika pada akhirnya tidak ada perbaikan, maka dengan terpaksa diberikan hukuman berat atau pemberhentian kerja.

“Kita sudah dalam posisi pembinaan, menindaklanjuti dengan surat panggilan, kemudian menyampaikan informasi kepada yang bersangkutan untuk menyampaikan alasan kenapa tidak masuk kerja, apakah sakit, ada masalah keluarga atau ada kendala yang lain. Tapi yang bersangkutan tidak pernah mengkonfirmasi alasan tidak masuk kerja,” tutur Wawan.

“Akhirnya tim mengambil keputusan, yang bersangkutan dianggap melanggar ketentuan sebagai PNS,” sambungnya.

Baca Juga: KPK Periksa Puluhan ASN di Bandung Barat Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Barang Tanggap Darurat Covid-19

Selain masalah ketidakhadiran, Wawan mengungkapkan ada juga PNS yang diberi sanksi karena melanggar kode etik masalah netralitas.

Wawan mengingatkan, PNS diberikan tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah sebagai aparat negara agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya.

“Karena bagaimana-pun kita diberikan hak gaji dan segala macamnya, itu kan dari uang negara. Artinya kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” pungkas Wawan.

(fik)

Loading...

loading...

Feeds

PTM Terbatas Harus Fokus pada Hal Esensial

POJOKBANDUNG.com – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) meminta penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas perlu berfokus pada hal …