Kongres Advokat Nilai TWK Lemahkan Lembaga Antirasuah

ILUSTRASI

ILUSTRASI

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kongres Advokat Indonesia (KAI) DPD Jabar menyoroti persoalan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap para penyidik Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK).
Diketahui, hal tersebut menjadi polemik setelah sejumlah penyidik senior KPK tak lolos TWK, yang kemudian berujung pemberhentian.


Dewan Pembina DPD KAI Jabar, Firman Turmantara menilai, bisa saja tes TWK itu memang digunakan untuk melemahkan KPK. Lebih jauh, Firman mengatakan, bukan hanya pelemahan tapi cenderung upaya untuk mematikan upaya pemberantasan korupsi.

“Pelemahan KPK ini tidak ada lain tujuannya untuk membuka kesempatan pada koruptor atau calon koruptor. Saya berpikir ini bukan hanya pelemahan tapi ada tanda-tanda pembunuhan, ingin mematikan KPK,” ungkapnya saat mengisi acara KAI DPD Jabar, disiarkan secara virtual, Minggu (30/5/2021).

Dalam kesempatan itu, Firman sempat menunjukkan sejumlah contoh pertanyaan-pertanyaan TWK KPK. Di antaranya, pertanyaan seperti “Apakah mau jadi istri kedua atau ketiga?”, “Kalau pacaran ngapain saja?”, “Apakah mau melepas jilbab?”, “Apakah semua Cina sama?”, atau “Mau pilih Al-Qur’an atau Pancasila?”.

“Kalau saya melihat pertanyaan ini sangat tidak tepat. Saya pernah diskusi di Jakarta dengan yang pro. Pertanyaan ini kata mereka tidak melanggar hukum. Padahal orang hukum pasti paham bahwa ada norma sosial, norma agama dan lainnya. Mungkin norma hukum tidak dilanggar tapi norma lainnya bisa terlanggar (dengan pertanyaan semacam itu),” ungkapnya.

Ia menegaskan, upaya pemberantasan korupsi sangat penting, pasalnya korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merugikan banyang orang.

“Mau tidak mau ini sangat menusuk hati nurani, utang-utang atau pinjaman (negara) di sabet juga. Bahkan bansos, dalam perseptif hukum perlindungan konsumen korupsi bansos adalah korupsi tentang bagian konsumen. Betapa, kaum difabel bantuannya diambil juga dan sebagainya,” katanya.

“Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Saya berpendapat ini kejahatan luar biasa. Kemudian kasus TWK ini sudah menyimpang terutama dalam substansi,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, advokat Jogi Nainggolan, yang juga penulis buku Energi Hukum itu menilai TWK ditubuh KPK tidak berdasarkan pada hukum yang diatur di lembaga anti rasuah tersebut.

“Itu tidak nyambung dengan fungsi penyidikan KPK. Coba lihat dokumen perubahan KPK Nomor 19 tahun 2019, disitu hanya menggarisbawahi bahwa ketika pengalihan status mereka dari pegawai KPK menjadi ASN hanya ada tes penyidikan penyidik. Tidak ada TWK,” ungkpanya.

Baca Juga: Diduga Jual Beli Jabatan, Bupati Nganjuk Diciduk KPK

Secara lebih umum, Jogi berpendapat, tes TWK bisa saja dibutuhkan dalam rangka upaya pembentukan moral bangsa. Namun, menurutnya, tolok ukur penilaiannya harus jelas dan juga perlu diberlakukan untuk seluruh rakyat.

“Negara ini kalau ingin membuat moral bangsa bagus TWK itu diperlukan untuk seluruh rakyat, tapi tidak dalam rangka memberikan punishment,” katanya.

Baca Juga: Novel Baswedan: Isu Radikal dan Taliban untuk Memusuhi yang Bekerja Baik di KPK

Jika tes TWK dilakukan secara serampangan, tanpa memiliki ukuran yang jelas, maka Jogi khawatir bahwa tes tersebut akan digunakan untuk menyingkirkan pegawai dengan pertimbangan suka atau tidak suka.

“Saya khawatir aja nanti bahwa lembaga penegak hukum membuat model seperti ini karena faktor dislike (atas dasar ketidaksukaan),” pungkasnya.

(muh)

Loading...

loading...

Feeds