Data Peserta BPJS Kesehatan Diduga Bocor, DPR: Segera Evaluasi

ILUSTRASI

ILUSTRASI

POJOKBANDUNG.com – Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Charles Honoris menyayangkan dugaan kebocoran data dari BPJS Kesehatan. Dia pun meminta perusahaan pelat merah itu segera mengevaluasi sistem keamanan data peserta.


“Kami meminta BPJS Kesehatan untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh dan juga melakukan peningkatan terhadap pengamanan data pribadi masyarakat,” kata Charles saat dihubungi, Jumat (21/5/2021).

Menurut dia, BPJS Kesehatan bisa menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Nasional untuk mengevaluasi keamanan data peserta.

“Hal ini penting dilakukan karena database BPJS Kesehatan juga mencakup data pribadi masyarakat yang sangat spesifik seperti riwayat penyakit seseorang,” ungkap dia.

Di sisi lain, Charles meminta polisi mau mengusut dugaan kebocoran data ini. Misalnya korps Bhayangkara mau menelisik dugaan jual beli data pribadi dari kabar bocornya informasi peserta di BPJS Kesehatan.

“Saya berharap ada penegakan hukum terhadap para pelakunya,” tutur dia.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bukhori Yusuf menyoroti kabar 279 juta data penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum peretas Raid Forum. Data tersebut diduga milik BPJS Kesehatan.
Menurut Bukhori, kebocoran data tidak bisa dimaknai sebagai insiden personal yang menimpa warga negara. Peristiwa itu, kata dia, wujud ancaman siber terhadap kepentingan nasional.

“Mengingat kebocoran data tersebut ditengarai menimpa salah satu badan negara dan berpotensi menimbulkan kerugian sistemik dalam jumlah yang signifikan,” kata Bukhori dalam keterangan persnya, Jumat (21/5/2021).

Anggota Baleg DPR itu meminta kepolisian mengusut tuntas pihak yang sengaja membocorkan dan memperjualbelikan data pribadi tersebut. Pasalnya, kata Bukhori, kejadian tersebut berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan dari aspek materiel maupun imateriel.

“Dari segi materiel, bisa dicermati bahwa banyak terjadi penyalahgunaan data untuk transaksi fiktif, misalnya pinjaman online yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang datanya dicuri,” ungkap dia.

(ast/jpnn)

Loading...

loading...

Feeds