Akta Nikah Ketua KPAID Kab Cirebon Terbukti Rekayasa

Sidang putusan akta nikah atau buku nikah Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Cirebon di PTUN Bandung, Kamis (18/3/2021) (foto: NET)

Sidang putusan akta nikah atau buku nikah Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Cirebon di PTUN Bandung, Kamis (18/3/2021) (foto: NET)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Buku nikah Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Cirebon, Fifi Sofiah terbukti tidak sah atau direkayasa. Putusan ketidak absahaan akta nikah tersebut dibacakan Hakim Ketua Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Bandung, Hastin, saat putusan sidang di PTUN Bandung pada Kamis (18/3/2021).


Majelis hukum pun mengabulkan gugatan Razman Arif Nasution, kuasa hukum IE, yang berkaitan dengan pencabutan gugatan cerai dari Fifi yang menuntut sejumlah harta sebagai bagian dari gugatannya.

Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum pengugat Tim kuasa hukum Lawyer & Founder RAN LAW FIRM, Razman Arif Nasution merasa puas dengan putusan majelis hakim dan sesuai fakta persidangan. Razman mengatakan, sesuai dengan putusan hakim yang memutuskan buku nikah Fifi Sofiah tidak sah, maka seluruh hasil putusan sidang di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon gugur demi hukum.

“Alhamdulillah, kami puas dengan putusan hakim dan hukum masih on the track.  Karena, terbukti buku nikah yang dipakai Fifi sebagai dasar pengajuan gugatan cerai di PA Sumber tidak sah, maka putusannya pun menjadi tidak sah atau gugur demi hukum,” paparnya.

Razman menambahkan putusan PTUN Bandung sangat berpengaruh pada putusan PA Sumber, karena pada akta nikah tidak ada tanda tanggan dari istri pertama IE sebagai syarat melakukan poligami.

Razman juga mendesak agar status penyidikan di Polda Jateng segera di naikan Fifi menjadi tersangka, begitu juga di Polda Jabar dan Baresrim Polri. “Ini bukti Hukum masih tegak lurus di Indonesia dn RAN Law Firm benar2 profesional,” katanya.

Disaat bersamaan, kuasa hukum tergugat 1 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, Haedar Yamin Mustafa menjelaskan prinsipnya majelis hakim sudah mengambil keputusan sesuai fakta persidang, dan fakta – fakta tersebut sudah terungkap.

“Kami menghormati keputusan majelis hakim, karena fakta hukumnya sudah terungkap dan kami akan berfikir dahulu untuk mengambil langkah banding,” ujarnya.

(pra)

Loading...

loading...

Feeds

Maksimalkan Potensi UMKM dengan Evermos

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Koperasi dan UMKM menjalin kerja sama dengan e-commerce untuk meningkatkan penjualan para …

Telkomsel Gelar Dunia Games League 2021

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Telkomsel terus bergerak maju menegaskan komitmennya sebagai enabler dalam ekosistem esports Tanah Air melalui penyelenggaraan Dunia Games …