Dorong Bupati Rampingkan SOTK

KETERANGAN : Ketua DPRD Kabupaten Subang, H. Narca Sukanda memberikan keterangan pers Sabtu (6/3/2021) (foto : M.ANWAR/RADAR BANDUNG)

KETERANGAN : Ketua DPRD Kabupaten Subang, H. Narca Sukanda memberikan keterangan pers Sabtu (6/3/2021) (foto : M.ANWAR/RADAR BANDUNG)

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemkab Subang dinilai terlalu gamuk sehingga pembuatan perencanaan dan penyusunan anggaran untuk belanja kegiatan tersedot oleh belanja pegawai. Sedangkan untuk belanja kegiatan jadi kurang maksimal.


Terkait hal itu, DPRD telah menerima banyaknya usulan dan sapirasi dari berbagai pihak, untuk mendorong perampingan SOTK Pemkab Subang dibawah kepemimpinan Bupati H Ruhimat dan Wakil Agus Maskur. Hal itu ungkapkan Ketua DPRD Subang, H. Narca Sukanda saat dihubungi media Sabtu, (6/3/2021).

Untuk itu pihak DPRD berencana akan mengundang Bupati, Wakil Bupati, Pj Sekda, BKPSDM dan Ortala. Hal itu ungkapkan Ketua DPRD Subang, H. Narca.

“Tentunya, selaku Pimpinan DPRD, akan mendorong Bupati untuk melakukan perampingan SOTK,” ujar Narca.

Sebagaimana Visi Presiden RI Jokowi adalah “Indonesia Maju” lanjut Narca, dengan menekankan lima sasaran prioritas pembangunan, salah satunya peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah, dengan menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran.

“Karena itu, DPRD dia pastikan akan mendorong pemerintahan Bupati Ruhimat dan Wakilya untuk secepatnya untuk melakukan perampingan SOTK atau penggabungan OPD yang ada saat ini yang dinilai terlalu gemuk,” tegasnya.

Senada, disampaikan tokoh masyarakat Kabupaten Subang H.Rahmat Solihin yang merupakan Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) di era Bupati Eep Hidayat dan pernah menjabat Pj Bupati Subang.

“Efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Dan evaluasi akuntabilitas kinerja harus berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program, termasuk metode yang digunakan, penggunaan sarana dan pencapaian tujuan,” ujarnya.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, lanjut Rahmat, harus selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

“Artinya pemkab Subang harus bisa menjamin bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan, memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, utamanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

(anr/b)

Loading...

loading...

Feeds