Kabupaten Bandung Butuh Pejabat Definitif

LANTIK : Asep Sukmana dilantik jadi Pj Sekda Kabupaten Bandung sekaligus Plh Bupati Bandung. (foto : Dok. Humas Pemkab Bandung)

LANTIK : Asep Sukmana dilantik jadi Pj Sekda Kabupaten Bandung sekaligus Plh Bupati Bandung. (foto : Dok. Humas Pemkab Bandung)

POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Masih adanya proses sengketa Pilkada 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK), membuat waktu pelantikan Bupati/Wakil Bupati Bandung terpilih masih belum jelas, sehingga kursi Bupati Bandung hanya bisa dijabat oleh Pelaksana Harian (Plh). Kondisi tersebut dinilai bisa mempengaruhi proses pembangunan di daerah.


“Masa transisi posisi Bupati tentu mempengaruhi proses pembangunan, salah satunya soal kebijakan dan implementasi anggaran. Plh miliki kewenangan terbatas, dan hal itu hanya akan membuat pemerintah kabupaten berjalan normatif,  karena tidak dapat mengambil keputusan,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah saat wawancara via pesan singkat, Selasa (2/3/2021).

Menurutnya, Plh tidak memiliki kewenangan implementatif. Jadi semakin lama kekosongan jabatan definitif, maka akan berdampak pada terhambatnya pembangunan. Padahal sebenarnya, pemerintah pusat telah merestui Penjabat Sementara (Pjs) dan Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengajukan anggaran.

Sementara itu, mantan Plh Bupati Bandung, Tisna Umaran mengungkapkan bahwa ada beberapa dampak yang diakibatkan oleh masih belum adanya pejabat definitif. Pertama adalah dampak terhadap anggaran.

“Anggaran pelaksanaan lelang, ya kita stop dulu, jadi tunggu proses APBD parsialnya kan ditandatangani pak bupati,” ujar Tisna di ruang kerjanya, Selasa (2/3).

Meski ada dampak terhadap anggaran, Tisna memastikan honor atau upah Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja dilingkungan Pemkab Bandung, sudah termasuk ke dalam anggaran wajib gaji PNS. Kata Tisna, jadi tidak ada masalah dalam pencairan, walaupun belum ada bupati definitif atau Pj Bupati.

Dampak lainnya yaitu mengenai penyelesaian masalah kekosongan jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kata Tisna, Plh tidak bisa menunjuk orang untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

“Open biding belum bisa, kan bupatinya belum ada, tunggu pelantikan bupati,” pungkas Tisna.

(fik/b)

Loading...

loading...

Feeds