Perlu Terobosan untuk Meningkatkan Pendapatan dari Pajak

POSE: Anggota DPRD Jabar Elin Suharliah saat kunjungan kerja ke aset BUMD PT Jasa Sarana Sumedang.

POSE: Anggota DPRD Jabar Elin Suharliah saat kunjungan kerja ke aset BUMD PT Jasa Sarana Sumedang.

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Selama masa pandemi covid-19, pajak daerah yang paling terganggu di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) adalah pajak kendaraan bermotor sehingga pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor pada semester pertama tahun 2020  mengalami penurunan.


“Tetapi pada akhir tahun 2020 mengalami kenaikan lagi walaupun belum normal seperti sebelum covid-19,” ujar Anggota DPRD Jabar, Elin Suharliah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi,  berasal dari pajak daerah, retrbusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan pajak daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor 1 tahunan dan 5 tahunan, Pajak Air Permukaan ( PAP), pajak bagi hasil pajak rokok, dan pajak bagi hasil pajak penjualan BBM. Sebagian besar pendapatan daerah Provinsi Jawa barat diperoleh dari pajak kendaraan bermotor, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4.

“Dengan merebaknya pandemi covid-19 diawal tahun 2020 yang berdampak kepada semua sektor kehidupan manusia, terutama menurunnya pendapatan masyarakat kecil. Hal ini tentu berdampak pula terhadap kemampuan masyarakat untuk membayar pajak,” tuturnya.

Elin mengatakan, perlu dilakukan terobosan program untuk meningkatkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor antara lain mempermudah dan mempercepat pelayanan, melalui pembayaran elektronik, pemberiah hadiah bagi pembayar taat pajak, memperbanyak kendaraan pajak keliling dan lain-lain.

Untuk membantu mendongkrak perekonomian rakyat, pemerintah  perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMD-BUMD agar lebih maju dan berkembang sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan nemberikan deviden kepada Pemrov Jabar.

“Perlu juga didorong agar Pemrpov Jabar memberikan penyertaan modal bagi BUMD yang sehat sesuai mekanisme dan kemampuan APBD,” tuturnya.

Menurut Elin, sektor pajak yang masih bisa digenjot, tetap dari pajak kendaraan bermotor, menggali pajak dari KTMDU ( kendaraan yang tidak mendaftar ulang) yang sampai tahun 2020 angkanya masih tinggi.

”Harapan kedepan, pemerintah dapat melakukan intervensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui bantuan modal untuk UMKM dan pemberian kredit dengan bunga rendah melalui bank atau BPR, sehingga masyarakat mau dan mampu membayar pajak kendaraan bermotor,” harap Elin.

Dari berbagai sumber yang dikumpulkan Radar Bandung, Bank Indonesia (BI) Jawa Barat menilai, serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat triwulan 3/2020 sebesar Rp12,2 triliun. Jumlah PAD sebesar itu menunjukkan ada perbaikan ekonomi, sebab mayoritas berasal dari pajak kendaraan bermotor.

Menurut Kepala BI, Herawanto, meskipun lebih rendah dibanding realisasi triwulan III 2019, realisiasi pajak daerah Jawa Barat sudah menunjukan indikasi perbaikan seiring penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) untuk menggerakan roda perekonomian.

Diketahui, sampai dengan triwulan III 2020, realisasi PAD Pemerintah Provinsi Jawa Barat tercatat Rp12,22 triliun atau 62,18 persen. Angka itu masih lebih rendah dibanding triwulan III 2019 sebesar Rp14,14 triliun atau 73,06 persen. Berdasarkan pangsanya, realisasi PAD Jawa Barat masih didominasi oleh pajak daerah (93,53 persen) dan lain-lain pendapatan daerah sebesar 3,53 persen.

Walaupun, untuk realisasi pajak daerah Provinsi Jawa Barat periode laporan sebesar 62,09 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai 73,56 persen.

Meskipun demikian,  normalisasi pajak secara bertahap bagi beberapa sektor seperti hotel, restoran, hiburan, parkir, reklame, dan Pajak Bumi dan Bangunan, turut memberikan andil peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah.

Pada pos pajak daerah, penerimaan terbesar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan pangsa 43,16 persen, diikuti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 23,16 persen, dan Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 13,14 persen.

Kondisi ini sejalan dengan karakteristik Jawa Barat yang padat penduduk dan salah satu pusat perekonomian Indonesia sehingga kebutuhan terhadap kendaraan bermotor sangat tinggi.

Berdasarkan informasi dari Gaikindo, pangsa penjualan kendaraan bermotor di Jawa Barat adalah pangsa yang terbesar dibandingkan provinsi lainnya yakni mencapai 20,59 persen. Herawanto mengatakan, seiring dengan implementasi AKB yang diperkirakan masih akan berlanjut hingga akhir tahun, pendapatan pajak daerah Jawa Barat khususnya yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor diperkirakan meningkat terbatas. Hal itu didorong beberapa stimulus yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa keringanan pajak, seperti bebas denda pajak kendaraan bermotor, penghapusan pajak progresif dan diskon pajak kendaraan.

(adv)

Loading...

loading...

Feeds

Momen RAFI 2021, Telkomsel Siaga Maksimalkan Jaringan

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA- Telkomsel siap memastikan ketersediaan kualitas jaringan dan layanan yang prima demi menghadirkan pengalaman digital untuk #BukaPintuKebaikan bagi masyarakat …

PDRI Siap Kawal Distribusi KIP Kuliah Merdeka

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Persaudaraan Dosen Republik Indonesia (PDRI) akan memantau dan mengawal distribusi penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka …