Pembangunan Gedung DPRD KBB Ditakutkan Mangkrak

SUASANA: Tampak pembangunan gedung DPRD KBB yang terletakl di Mekarsari, Kecamatan Ngamprah sudah mencapai tahap 61 persen. (foto : HENDRA HIDAYAT/ RADAR BANDUNG)

SUASANA: Tampak pembangunan gedung DPRD KBB yang terletakl di Mekarsari, Kecamatan Ngamprah sudah mencapai tahap 61 persen. (foto : HENDRA HIDAYAT/ RADAR BANDUNG)

POJOKBANDUNG.com, LEMBANG – Pembangunan Gedung baru DPRD Kabupaten Bandung Barat yang rencananya selesai tahun ini nampaknya hanya akan menjadi isapan jempol belaka. Pasalnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat lagi-lagi urung memberikan bantuan untuk pembangunan gedung DPRD KBB.


Padahal sebelumnya Pemprov Jabar mengiming-imingi akan memberikan bantuan untuk pembangunan yang mencapai Rp142 Miliar tersebut.

Ketua Komisi III DPRD KBB, Iwan Ridwan mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, kata Iwan, Pemprov Jabar sempat menjanjikan bantuan sebesar Rp50 miliar pada tahun 2021. Namun setelah difinalisasi bantuan tersebut tidak ada.

“Terakhir kita dijanjikan di tahun 2021 namun anggaran tersebut tidak ada, karena mungkin ada kegiatan prioritas gubernur yang kaitannya dengan penanganan Covid-19 dan yang lainnya,” katanya saat ditemui Radar Bandung, Senin (22/2/2021).

Ia menjelaskan awalnya Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjanjikan bantuan usai nilai nominal kontrak pembangunan gedung wakil rakyat tersebut keluar.

“PUPR KBB selanjutnya berkoodinasi dengan Pemprov Jabar dengan hasilnya cukup menggiurkan yakni 30 persen anggaran dari APBD KBB dan sisanya yakni 70 persen oleh Pemprov Jabar,” katanya

Iwan menyebut, dengan janji Pemprov Jabar tersebut akhirnya pelaksanaan pembangunan gedung DPRD KBB ini berjalan hingga saat ini kendati dalam kondisi keuangan yang cukup sulit.

“Tapi ternyata dari anggaran 2019, 2020 hingga 2021 bantuan yang dijanjikan oleh Pemprov Jabar tidak kunjung cair,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, lantaran pelaksanaan proyek pembangunan gedung DPRD KBB sudah berjalan 61 persen dengan menghabiskan anggaran kurang lebih Rp70 miliar hingga saat ini.

“Jika dibiarkan, gedung ini akan mangkrak. Selain itu, kita juga tidak mau dipersalahkan oleh masyarakat karena gedung yang dibangun tidak bisa digunakan karena tidak selesai,” katanya.

Bahkan politisi Partai PDIP ini pun menyebut, jika akan kondisinya seperti ini (Pemprov tidak memberikan bantuan) tentunya dari awal pihaknya akan menolak pembangunan gedung dewan yang dikerjakan saat ini.

“Kalau akan seperti ini tentunya kita menolak karena ada program skala prioritas bagi masyarakat seperti pembangunan infrastruktur untuk masyarakat,” katanya.

Sementara itu, usai melakukan rapat koordinasi dengan Dinas PUPR KBB pada tahun 2021 ini hanya dianggarkan sebesar Rp5 miliar untuk kelanjutan pelaksanaan proyek tersebut.

“Dengan anggaran tersebut kita berharap pelaksanaan proyek secara efisiensi dan berkesinambungan jangan sampai gedung ini tidak jadi apa-apa (mangkrak),” katanya.

Ia menegaskan, dengan anggaran yang ada minimal gedung ini dapat digunakan untuk kegiatan anggota dewan seperti rapat dan yang lainnya. Sehingga dapat mengurangi pengeluaran.

“Setidaknya kita tidak rapat di luar seperti menyewa hotel maupun ada biaya SPPD,” katanya.

Kepala Dinas PUPR KBB, Adang Rahmat Safaat menjelaskan, sejauh ini progress pengerjaan proyek tersebut sudah mencapai 61 persen dengan anggaran yang berasal dari APBD KBB.

“Untuk pembangunan gedung DPRD di rencanakan mulai bulan maret. Target akhir tahun di 2021 gedung DPRD harus rampung, mohon do’a saja,” katanya.

(kro/bie/d)

 

Loading...

loading...

Feeds